Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Para ulama sudah memberikan nasihat soal hilangnya kata agama di draf Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035, namun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim belum kasih komentar. Supaya tidak makin runyam, Mas Menteri diminta segera tunjukkan sikap.
Dalam draf PJPN 2020-2035 itu, kata agama, digantikan kata akhlak dan budaya. Alhasil, Visi Pendidikan Indonesia 2035 tertulis: membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.
Hilangnya kata agama ini berbuntut panjang. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI) protes ke Nadiem. Selain dari para ulama, kritikan juga datang dari politisi Senayan di DPR.
Kritikan pertama kali datang dari Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir. Dia menganggap, hilangnya kata agama sebagai bentuk melawan konstitusi.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas ikut bicara. Menurut dia, draf PJPN itu bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Pasal 29 ayat (1) UUD ‘45 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa.
“Lalu kalau seandainya tidak menyebut-nyebut agama dalam visi pendidikan, ya bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1),” kata Abbas, kemarin.
Menurut Anwar, sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut, negara berjalan berdasarkan ketentuan agama-agama yang diakui. Sehingga, seluruh aspek kehidupan dalam negara harus menyertakan agama. (dbs).
