Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Tokoh NU, Nadirsyah Hosen atau akrab disapa Gus Nadir sepakat menolak wacana yang beredar soal jabatan Presiden tiga periode.
Menurut Gus Nadir, sistem demokrasi di Indonesia harus terus diperbaiki. Oleh sebab itu, kepada siapapun agar jangan tergoda dengan kekuasaan sehingga ingin memerintah lebih dari dua periode.
Kemudian Gus Nadir juga mengatakan bangsa ini harus mempersiapkan generasi selanjutnya untuk memimpin Indonesia yang sesuai dalam kerangka Pancasila.
Sebagaimana dilansir Pikiran-rakyat, pernyataan tersebut disampaikan Gus Nadir melalui akun Twitter pribadinya @na_dirs pada Sabtu, 13 Maret 2021, saat membalas cuitan Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid terkait PKS yang menolak wacana jabatan Presiden tiga periode.
“Setuju Syekh @hnurwahid. Kita harus terus perbaiki kualitas demokrasi. Jangan tergoda dg kekuasaan untuk memerintah melampaui dua periode. Persiapkan generasi berikutnya untuk melanjutkan kepemimpinan di NKRI dalam kerangka UUD 1945 dan Pancasila,” kata Gus Nadir.
Setuju Syekh @hnurwahid ?
Kita harus terus perbaiki kualitas demokrasi. Jangan tergoda dg kekuasaan untuk memerintah melampaui dua periode. Persiapkan generasi berikutnya untuk melanjutkan kepemimpinan di NKRI dalam kerangka UUD 1945 dan Pancasila ? https://t.co/oF3WD5ZWxQ
— Khazanah GNH (@na_dirs) March 13, 2021
Sementara itu, Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa partainya menolak keras wacana tersebut.
Menurut Hidayat, perubahan UU yang perlu dilakukan saat ini adalah perubahan UU Pemilu. Hal itu, kata dia, agar ke depannya Pemilu menjadi lebih demokratis dan berkualitas.
“PKS Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode. Yg diperlukan sekarang perubahan UU Pemilu, agar Pemilu lebih demokratis dan berkwalitas. Bukan perubahan UUD unt menambah masa jabatan Presiden jadi 3 periode. Apalagi Presiden @jokowi juga pernah menolaknya,” jelasnya.
Selain itu Hidayat Nur Wahid juga memaparkan beberapa penolakan PKS dalam suatu kebijakan yang kerap dikeluarkan pemerintah, dari pemotongan insentif tenaga kesehatan hingga soal penghapusan frasa Agama.
Kemudian dia pun menyebut semua kebijakan yang ditolak PKS tidak pernah kalah, melainkan selalu dikabulkan pemerintah.
“PKS tolak pemotongan 50% insentif unt Nakes, tolak Perpres investasi miras, juga tolak penghapusan frasa Agama dalam Peta Jalan Pddkkn Nasional. Bagaimana kejadiannya? Kalah? Ternyata yg ditolak PKS itu semuanya kejadian,dikabulkan. InsyaAllah soal ini juga. Sampean nggak setuju?” ungkapnya.
Setuju Syekh @hnurwahid ????
Kita harus terus perbaiki kualitas demokrasi. Jangan tergoda dg kekuasaan untuk memerintah melampaui dua periode. Persiapkan generasi berikutnya untuk melanjutkan kepemimpinan di NKRI dalam kerangka UUD 1945 dan Pancasila ???? https://t.co/oF3WD5ZWxQ— Khazanah GNH (@na_dirs) March 13, 2021
Diketahui, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai oposisi. Tak henti-hentinya, PKS selalu memberikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).(dbs)
