Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Fadli Zon mengkritik pemerintah terkait kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton di saat para petani Indonesia mulai memasuki musim panen raya.
Fadli Zon menilai, kebijakan impor beras, apalagi sebanyak 1 juta ton merupakan kebijakan nirsimpati dan merusak kehidupan para petani di Indonesia.
“Rencana impor besar yang beberapa waktu lalu disampaikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi merupakan kebijakan yang nirsimpati dan merusak petani,” kata Fadli Zon, yang dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari tayangan kanal YouTube Fadli Zon Official, Selasa, 16 Maret 2021.
Fadli Zon menjelaskan, meskipun implementasi kebijakan impor beras itu belum diketahui waktunya, tetap saja akan langsung berdampak pada turunnya harga gabah petani secara signifikan.
“Padahal tanpa ada rencana impor saja, setiap panen raya harga gabah di tingkat petani hampir selalu turun di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah),” ujar Fadli Zon.
Oleh karena itu, pengumuman rencana impor beras oleh pemerintah sangat tidak bijak dan akan semakin menekan harga gabah.
“Pengumuman rencana impor beras tentu akan memberikan efek semakin menekan harga gabah petani. Jadi sangat tidak bijak apa yang dilakukan Menteri Perdagangan dengan mengumumkan rencana impor beras, di saat para petani akan melakukan panen raya,” tutur Fadli Zon.
Lebih lanjut, Fadli Zon menjelaskan bahwa pada Maret-April, para petani di Indonesia akan memasuki panen raya musim tanam Oktober-Maret.
Menurutnya, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), potensi Gabah Kering Giling (GKG) Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton atau setara 14,54 juta ton beras, naik 3 juta ton dibanding periode yang sama pada 2020.
“Jadi tak ada alasan mendasar bagi pemerintah untuk melakukan impor beras. Statistiknya jelas cukup, dan bahkan naik dibandingkan 2020. Sehingga, tak ada dasar kuat saat ini pemerintah melakukan impor beras. Pertanyaannya, pemerintah didasarkan pada data apa dan siapa dalam mengambil kebijakan impor beras ini?,” tutur Fadli Zon.
Fadli Zon lantas menyarankan agar keputusan terkait kebijakan pangan sebaiknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan pertanian Indonesia, terutama para petani.
Menurutnya, public hearing secara komprehensif sangat diperlukan, agar kebijakan pangan pemerintah tepat sasaran dan berpihak pada petani serta rakyat Indonesia.
“Pemerintah jangan alergi mendengar masukan dan melibatkan organisasi petani, organisasi usaha pertanian dan akademisi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam sektor pertanian,” kata Fadli Zon.
“Pemerintah juga jangan ujug-ujug mengeluarkan kebijakan untuk tak lama kemudian dicabut atau direvisi. Padahal, sudah menyebabkan kegaduhan dan tekanan penurunan harga gabah petani,” sambungnya.
Fadli Zon pun menyatakan bahwa HKTI dan organisasi petani lainnya siap menjadi mitra diskusi pemerintah terkait kebijakan pangan.
“HKTI dan organisasi petani lainnya siap menjadi mitra diskusi dan memberikan masukan kepada Pemerintah terkait kebijakan pangan,” ujar Fadli Zon.
Terakhir, Fadli Zon menegaskan bahwa HKTI menolak kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton dan meminta pemerintah untuk segera mencabut kebijakan tersebut. (dbs).
