Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Penolakan rencana pemerintah impor beras sebanyak 1 juta ton dari Thailand terus bergulir. Kini Pengurus Pusat Muhammadiyah turut menyayangkan dan protes keras terhadap rencana tersebut.
Ketua PP Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengatakan rencana impor beras tersebut merupakan hal yang mengejutkan karena rakyat baru saja mendengar dan membaca pernyataan dari Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, yang mengatakan dan memastikan pemerintah tidak akan melakukan importasi beras pada masa panen raya agar tidak menghancurkan harga beras petani.
Ditambah lagi, menurut Anwar, belum lama ini Presiden Jokowi telah mengimbau seluruh masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan jangan membeli produk asing.
“Tetapi mengapa dalam kasus beras ini kok yang terjadi seperti ini? Kenapa kok tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden? Kalau alasannya kualitas produk beras kita tidak memenuhi standar yang ada lalu siapa yang akan membeli beras rakyat?” kata Anwar dalam keterangan resminya, dilansir Kumparan, Ahad (21/3).
Menurut dia, jika beras-beras Indonesia tidak memenuhi standar, apalagi mengharapkan bisa diekspor, lalu ke mana para petani menjual beras. Sementara mereka butuh uang untuk terus hidup.
Karena itu, dia menggaris bawahi apa yang disampaikan Presiden Jokowi agar semua pihak harusnya membeli produk bangsa sendiri. Ini sesuai dengan tugas negara dan pemerintah itu menurut konstitusi melindungi dan mensejahterakan rakyat.
Kesalahan pemerintah
Dalam Pasal 33 UUD 1945, bahkan disebutkan pemerintah diberikan amanat untuk menciptakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Anwar menegaskan, bagi tegaknya amanat dari konstitusi maka pemerintah harus hadir membela rakyat.
Kalau alasannya beras rakyat tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, Anwar melihat ini merupakan kesalahan dari pemerintah.
“Saya melihat masalah ini adalah cerminan dari buruknya koordinasi di antara para pejabat negara di negeri ini sehingga informasi yang mereka miliki tidak sama serta kepentingan dan sudut pandang yang mereka pakai dan pergunakan juga berbeda-beda sehingga yang menjadi korban dalam hal ini adalah rakyat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Anwar juga bingung dengan pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang menyebut kebijakan ini jangan menyalahkan menteri-menteri dan pejabat yang lain, tapi salahkanlah dirinya.
Dia bingung sebab sebagai rakyat, dia tidak hendak meminta Lutfi mundur dari jabatannya karena sejauh ini mantan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal itu tampak tulus di matanya dalam menghadapi dan mengatasi masalah.
Meski begitu, budaya di Jepang dan di beberapa negara lain bila ada sang menteri yang menyatakan dirinya bersalah, maka dia mundur.
“Tapi saya tidak menginginkan itu. Yang saya inginkan jangan ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merugikan rakyatnya dan semangat yang ada dalam ucapan Jokowi cintai dan belilah produk dalam negeri ya tujuannya adalah jelas agar kita bisa memperbaiki nasib rakyat kita dan menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi mereka,” tegasnya.(dbs)
