Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Utang pemerintah Joko Widodo kembali mendapat sorotan. Ekonom senior Indef Didik J Rachbini menyoroti jumlah utang di era Presiden Joko Widodo yang ditaksir Rp8.000 triliun.
Menurutnya, jumlah utang tersebut kini naik 150% dibanding era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Pada waktu SBY terakhir memimpin beralih ke Jokowi utangnya itu sekitar Rp2.700 triliun. Ibu Sri Mulyani (Kemenkeu) kemarin melihat datanya sendiri Rp6.336 triliun. Jadi 150% dalam waktu hanya 5-6 tahun,” ujar Didik dalam diskusi virtual, pada Rabu 24 Maret 2021.
Jumlah tersebut belum termasuk utang BUMN yang meningkat pesat mencapai Rp2.140 triliun pada kuartal III-2020.
“Ini belum termasuk warisan utang BUMN belum dihitung. Utang BUMN meningkat pesat di luar tabungan dan deposito Rp2.100 triliun. Kalau ditambah utang saat ini, Jokowi mewariskan Rp8.000 triliun utang. Ini suatu prestasi yang besar,” kata dia.
Tak hanya itu, Indef memprediksi utang luar negeri Indonesia di akhir pemerintahan Indonesia dapat mencapai Rp10.000 triliun. Utang tersebut terdiri dari utang sektor publik.
“Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10.000 triliun utang di APBN,” kata dia.
ULN Indonesia per akhir Januari 2021 meningkat dari posisi ULN di Desember 2020. Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi ULN Indonesia pada periode tersebut sebesar USD420,7 miliar atau lebih tinggi dari posisi Desember 2020 yang tercatat USD417,5 miliar.
Utang itu terdiri dari ULN sektor publik atau pemerintah dan bank sentral sebesar USD213,6 miliar dan ULN sektor swasta, termasuk BUMN sebesar USD207,1 miliar.
Lebih lanjut, Didik menilai, di periode kepemimpinan kedua ini, Jokowi sudah kurang bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan publik. Salah satunya soal utang.
“Jadi, ini rezim utang yang kuat sekarang, saya sebutnya penguasa raja utang,” ucapnya.
Didik juga menyoroti lemahnya peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam penyusunan anggaran negara, sehingga utang melesat lepas dari kontrol para anggota dewan. Didik menilai saat ini, wakil rakyat sudah tidak bisa lagi berkutik.
“Ini suatu prestasi yang besar dan ini perlu dicermati. Mengapa DPR tidak berkutik? Karena kekuasaan eksekutif sudah pindah ke legislatif. DPR sudah lemah seperti masa orde baru,” tegasnya. (dbs).
