Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Nasib Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebentar lagi bakal terjawab. Namun, indikasi kepanikan dan jatuhnya moral politik Moeldoko sangat terlihat.
Apalagi saat ini kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mulai blak-blakan melakukan serangan balik dari berbagai sisi.
Terkini, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendadak buka suara menanggapi pernyataan Moeldoko yang menyebut alasan dia menerima pinangan sebagai Ketua Umum karena adanya pertentangan ideologi di tubuh Partai Demokrat.
AHY menilai, kebohongan Moeldoko sebenarnya bukan sesuatu yang baru.
“Namun, para kader Demokrat dan juga masyarakat luas, juga mempertanyakan mohon maaf kapasitas KSP Moeldoko. Bagaimana mungkin pejabat tinggi negara mengambil keputusan secara serampangan, gegabah, emosional dan jauh dari akal sehat,” jelas AHY dalam jumpa pers di Kantor DPP, Jakarta, Senin (29/3).
Menurut AHY, konstitusi Partai Demokrat, yaitu AD/ART tahun 2020 yang telah disahkan oleh Pemerintah, menyatakan bahwa untuk sahnya penyelenggaraan KLB, harus atas permintaan paling tidak 2/3 dari 34 Ketua DPD dan 1/2 dari 514 Ketua DPC sebagai pemegang hak suara yang sah.
“Lalu, bagaimana mungkin KSP Moeldoko merasa bahwa KLB Deli Serdang itu sah dan legitimate, sehingga menerima dan mengklaim dirinya didaulat sebagai Ketua Umum? Padahal kumpulan orang-orang yang hadir di Deli Serdang tidak lebih dari gerombolan yang sedang melakukan perbuatan melawan hukum,” beber AHY.
Oleh sebab itu, menurut AHY, jangan sampai karena merasa terpojok oleh perbuatannya sendiri, KSP Moeldoko dengan pengikut-pengikutnya memproduksi lagi kebohongan-kebohongan baru.
“Menjadi ‘mesin’ yang memproduksi fitnah, hoaks dan adu domba. Di sisi lain, jika KSP Moeldoko menyangkal kebohongan-kebohongannya itu, maka ia harus mengakui bahwa ia telah tertipu oleh para makelar politik,” jelasnya.
AHY menuturkan, sebenarnya pintu maaf selalu ada untuk KSP Moeldoko, meskipun para kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa dengan ulahnya.
“Pertanyaannya, beranikah KSP Moeldoko mengakui hal ini? Mengakui pernah atau tertipu dengan makelar politik ini,” tegas AHY.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A Khoirul Umam mengatakan bahwa Moeldoko bersembunyi dari sorotan publik belakangan ini merupakan strategi menghindar dari kemarahan dan kekecewaan publik.
Pasalnya, manuver politik Moeldoko hampir tidak mendapatkan dukungan moral dan politik dari elemen manapun.
“Jika kita cek perkembangan dinamika pemberitaan dan percakapan publik, meskipun ada indikasi mobilisasi buzzers untuk mensupport manuver politik Moeldoko. Tapi hampir semua simpul-simpul kekuatan politik, masyarakat sipil (civil society), termasuk para purnawirawan TNI, tidak ada yang mendukung langkah politik Moeldoko,” jelas A Khoirul Umam dalam keterangannya, Selasa (30/3).
Bahkan, Khoirul Umam mengaku mendengar bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga dikabarkan menolak mendukung manuver Meoldoko.
Hal tersebut, seperti yang diklarifikasi Sekjen PDIP Hasto Krisdianto yang menyatakan bahwa Megawati tidak pernah menemui Moeldoko.
“Jadi, memang sejak awal, pilihan sikap dan strategi politik Moeldoko sudah salah. Ambisinya yang besar mengalahkan rasionalitas dalam berpolitik,” ungkapnya.
Khoirul Umam juga melihat tak sedikit para purnawirawan militer yang menilai bahwa manuver politik Moeldoko itu tidak menunjukkan watak keperwiraan yang patut diteladani oleh para perwira muda dalam berjuang dalam ruang kompetisi yang fair.
“Begitu juga dengan mayoritas pegiat demokrasi yang juga menganggap manuver Moeldoko sebagai ancaman riil terhadap proses regenerasi kepemimpinan di internal partai-partai politik nasional,” jelas Khoirul Umam.
“Tapi ini sudah menjadi sorotan dunia. Pemerintah atau Kemenkumham harusnya paham betul akan tantangan demokrasi ini. Karena itu, Meoldoko sebaiknya mundur teratur dan ambil langkah kesatria sebelum berhadapan dengan realitas politik yang keras di depan mata,” imbuhnya. (dbs)
