Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Pemerintah menolak pengesahan kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko yang dibentuk saat Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara.
Keputusan menolak kepengurusan Demokrat versi KLB di bawah komando Moeldoko disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
“Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak,” kata Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, dilansir Pikiran-rakyat, Rabu (31/3/2021).
Dalam keterangannya, Yasonna Laoly menuturkan keputusan yang diambil pihaknya merujuk AD/ART yang kepengurusannya disahkan tahun 2020 lalu di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menurutnya, Permenkumham nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan, AD/ART, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik, pemerintah merujuk AD/ART partai politik yang sah.
Dari hasil pemeriksaan terhadap seluruh dokumen fisik, Kemenkumham menyimpulkan masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi kubu Moeldoko.
Yasonna Laoly pun mempersilahkan pihak KLB Demokrat yang dipimpin Moeldoko bila merasa AD/ART tersebut tidak sesuai untuk menggugatnya di pengadilan.
Sejumlah kader Demokrat dari kubu AHY pun menyuarakan kegembiraan atas keputusan Menkumham yang menolak KLB Demokrat yang dipimpin Kepala Staf Presiden (KSP) itu.
Bahkan, tak sedikit kader Demokrat yang berada dibarisan AHY menyindir Moeldoko yang gagal mengkudeta Partai Demokrat dari kepengurusan yang sah.
Melalui akun Twitter-nya mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah seperti turut merespons keputusan yang diumumkan pemerintah soal kekisruhan di Partai Demokrat itu.
Meski tak menyebutkan nama, Febri Diansyah mengisyaratkan sedang menyindir sosok Moeldoko sambil menyinggung jabatannya.
“Enggak jadi Ketum tapi kan tetap jadi Menteri,” kata Febri Diansyah dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @febridiansyah, Rabu 31 Maret 2021.
Dalam unggahan yang lain, Febri Diansyah pun kembali menulis seolah menyikapi keputusan pemerintah yang menolak pengesahan kubu KLB Moeldoko.
“Masih mending sih ditolak daripada digantung, kan,” tulis Febri Diansyah.
“Oh ya, ini bukan twit tentang @TamaSLangkun ya kang @maman1965. dan juga bukan twit tentang politik,” cuit Febri Diansyah menambahkan.(ingeu/dbs)
masih mending sih ditolak daripada digantung, kan….
— Febri Diansyah (@febridiansyah) March 31, 2021
