Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Jakarta – Rocky Gerung menilai bahwa ada persaingan antara Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Awalnya, Rocky Gerung menanggapi pernyataan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek), Bambang Brodjonegoro bahwa Presiden sebelum pernah menandatangai Peraturan Presiden (Perpres) soal Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Namun, Perpres itu tak kunjung disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM hingga akhirnya malah keluar surat nomor Presiden Jokowi yang meminta pertimbangan DPR ihwal Badan Riset yang akan dilepaskan dari Kemenristek, sehingga lembaga ini akan menjadi badan otonom sendiri di bawah presiden.
Informasi dari Bambang tersebut kemudian memunculkan spekulasi bahwa Menkumham, Yasonna Laoly yang merupakan kader PDIP menolak mengundang-undangkan Perpres yang telah ditandatangani Jokowi.
“Ini betul-betul bocoran rahasia negara yang diucapkan oleh Menristek, Bambang Brodjonegoro, tuh. Dan itu sebetulnya menunjukan dari awal, kita tahu sebetulnya Presiden itu memang cuma petugas partai,” kata Rocky Gerung.
Hal itu ia sampaikan dalam video berjudul ‘Menkumham Mbalelo ke Jokowi. Malah Kemenristek yang dibubarkan’ yang diunggah di Rocky Gerung Official pada Selasa, 13 April 2021.
“Jadi, kalau si Pemilik partai bilang ‘saya tidak suka dengan orang itu’, ya dia mesti tunduk akhirnya. Dan itu ber-implikasi, ketidaksukaan personal itu berimplikasi pada rusaknya peraturan bernegara,” kata Rocky.
“Kan, bagaimana mungkin Presiden menandatangani suatu keputusan pembentukan sebuah lembaga dan tidak mau di-undang-kan? Kan mestinya yang bukan diganti kan Bambang Brodjonegero, yang mesti diganti tuh Menhukam karena dia yang menentang Presiden, kan?” lanjutnya.
Rocky lalu menyinggung bagaimana Jokowi yang merupakan kader PDIP akhirnya tersandung kepentingan partai selama menjabat sebagai Presiden.
“Tapi begitulah dalam sistem kita, partai, karena keangkuhannya dan tentu bukan saja keangkuhan, karena tahu kelemahan Presiden, maka Presiden disandera sebetulnya oleh kepentingan partai dengan akibat petugas partai yang lain yaitu Menhukam itu, akhirnya mesti tunggu sinyal dari ‘Teuku Umar.’ Kira-kira begitu anatominya, gampang sekali baca itu,” ungkapnya.
Menurut Rocky, apa yang diperlihatkan, terutama soal pembubaran Kemenristek, itu ibaratnya seperti orang berebut kue kecil.
“Karena nggak ada lagi kan kue besar mau dibagikan, semua departemen udah dibagi habis. Jadi, caranya ada dibubarin supaya bisa diganti nomenklaturnya, tuh,” tandas Rocky.
Menurutnya, upaya ‘bagi-bagi kue’ ini telah terlihat sejak awal ketika Kemenkumham tidak mau mengesahkan dan meng-undang-kan Pepres soal BRIN.
“Dan akhirnya, ini yang kita duga dari dulu, bahwa akan terjadi saling amputasi di istana,” tuturnya.
Jadi, kata Rocky, ia senang karena akhirnya Bambang Brodjonegoro membuka informasi soal batalnya Perpres tersebut ke publik.
“Dan saya berharap menteri-menteri lain yang juga diperlakukan dengan cara yang sama, walaupun dalam skala yang berbeda-beda, musti ikutin aja Bambang Brodjonegoro, sebutin bahwa ada permainan politik dalam semua Kementerian dan itu bahaya sekali,” ujar Rocky.
Ia juga lantas mengaitkan bagaimana posisi Jokowi sekarang sangat lemah di dalam mengambil keputusan sebagai Presiden namun juga sebagai anggota partai politik.
“Jadi, terlihat bahwa Presiden Jokowi itu, memang dia ya rapuh. Tapi, kesalahan dia juga kenapa dia mau terus menerus jadi petugas partai,” kata Rocky.
“Jadi, kemampuan publik untuk melihat potensi Presiden itu, kan dulu kita bikin tesis bahwa sebetulnya politik Indonesia itu hari ini ada persaingan antara Jokowi dan Megawati. Itu aja sebetulnya. Secara individual, itu persaingannya tuh. Padahal seharusnya, persaingan individual itu harus diselesaikan internal,” tambahnya. (dbs).
