Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Kementerian BUMN telah membentuk project management office (PMO) Jasa Konstruksi dan Jalan Tol untuk menggodok obat penyembuh BUMN karya yang berdarah-darah. PMO ini dipimpin oleh Aloysius Kiik Ro yang juga Wakil Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero). PMO ini sudah dibentuk dan mulai bekerja sejak Maret 2020.
“Kita tahu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa agresif yang berlebihan sampai dengan tahun lalu tanpa melihat kapasitas keuangan kita, kita masuk dalam masalah-masalah yang digambarkan Pak Dirut tadi. Maka bersama HK, PP Brantas Abipraya, Waskita Karya, Wika dan Adhi Karya kita sepakat membentuk ini untuk membuat langkah perbaikan,” terang Aloysius dalam Webinar Mengukur Infrastruktur, dilansir Detikcom, Jumat (16/4/2021).
Aloysius menjelaskan pembentukan PMO itu juga bertujuan agar para BUMN karya masih tetap bisa mendukung agenda pemerintah di dalam pengembangan infrastruktur. Namun tetap bisa mencapai 3 sasaran utama yaitu tepat mutu, tepat biaya dan tepat waktu.
Kemudian dibentuklah 4 sub PMO. Pertama sub PMO untuk spesialisasi. Para BUMN karya nantinya akan memiliki spesialisasi yang berbeda bidangnya, baik dari segi pengetahuan, keahlian, teknologi, peralatan, hingga risiko utama keuangan.
“Kita sadar bahwa belum ada kontraktor di Indonesia yang benar-benar fokus di dalam segmen-segmen tertentu. Alhasil saat domestik gontok-gontokan, sementara kontraktor asing masuk sini dan mendominasi beberapa segmen pasar,” ucapnya.
“Misalnya seperti EPC, oil and gas, power plant, itu dominan dari luar. Karena dia kuat keahlian yang mumpuni dan kedua dia kuat dari segi finansial. Nah kita ingin bergerak ke sana,” tambah Aloysius.
Kedua, sub PMO kompetensi inti. Sub PMO ini bertugas membagi BUMN karya dengan keahlian proyek secara spesifik.
“Jadi kita berenam sepakat, misalnya siapa yang akan menjadi ahli terowongan, ahli jembatan, ahli perairan dan sebagainya. Itu super spesialis. Bekerjasama dengan Kementerian PUPR dan juga Kementerian BUMN kita hire para ekspert dan juga kita sekolahkan anak-anak itu mengambil super spesialis di level master maupun level S3,” terangnya.
Ketiga, sub PMO financial & governance policy. Sub PMO ini akan mengukur kelayakan sebuah proyek yang didasarkan kepada kemampuan masing-masing BUMN karya, termasuk untuk proyek penugasan dari pemerintah.
“Sejak awal kami akan menilai proyek bahkan termasuk proyek penugasan dari pemerintah. Dari aspek risiko hal-hal apa saja yang perlu diketahui oleh owner termasuk pemerintah sebelum kita memulai suatu proyek,” ucapnya.
Terakhir sub PMO dashboard. Sub PMO ini membuat papan informasi yang bisa dipantau setiap waktu baik oleh direksi, pemegang saham maupun regulator. Informasi yang bisa dipantau seperti progres dari proyek yang berjalan.
“Kalau ada deviasi juga ada early warning system yang bisa menunjukkan kepada kita secara teknis maupun secara keuangan,”(ingeu/dbs)
