Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Pemerintah secara resmi melarang mudik lebaran pada tahun 2021 ini, kebijakan ini diambil untuk menekan penyebaran Covid-19 yang saat ini terus melandai dan tidak ingin kasus Corona ini kembali melonjak.
Namun, dibalik kebijakan larangan mudik ini ada kebijakan yang tidak sejalan, yaitu memperbolehkan obyek wisata buka selama libur Idul Fitri serta Mall diperbolehkan buka. Menanggapi kebijakan ini, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Nadirsyah Hosen turut bersuara terkait aturan larangan mudik Idul Fitri 2021 yang telah resmi ditetapkan pemerintah.
Ia menekankan, segala kebijakan yang diambil pemerintah harus berdasarkan azas kemaslahatan rakyat. Bukan kepentingan sepihak atau segelintir orang.
“Tasharruf al-imam ‘ala ar-ra’ iyyah manuthun bil-mashlahah (kebijakan pemerintah kepada rakyatnya itu harus berdasarkan asas kemaslahatan publik),” cuit Gus Nadir, dikutip mantrasukabumi.com dari cuitan akun twitternya, Selasa (20/4/2021).
Seperti dalam imbauan pemerintah, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan keluar daerah sepanjang kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu.
Padahal mudik lebaran sejatinya dapat dijadikan satu momen yang sangat penting dimana setiap wilayah di seluruh Indonesia mendapatkan income dan memicu kebangkitan perekonomian.
Jika alasannya demikian, Gus Nadir tegas mendukung kebijakan tersebut. Dengan catatan pemerintah juga harus konsisten dengan kebijakannya.
“Maka kami dukung larangan mudik untuk kesehatan masyarakat di masa pandemi. Tapi pemerintah juga harus konsisten dengan kebijakannya,” tegasnya.
Dikatakan, yang seringkali terjadi bahwa kebijakan pemerintah seringkali tidak tegak lurus dan konsisten, khususnya dalam hal pencegahan penularan Covid-19. Gus Nadir pun mencontohkan inkonsistensi tersebut.
“Yang jadi masalah itu ya inkonsistensi. Pilkada serentak tetap jalan padahal ulama sudah minta ditunda. Kerumunan A dipidana, pesta pernikahan B malah dihadiri Presiden. Tarawih di masjid boleh, mall jalan terus, tapi mudik dilarang. Inkonsistensi ini yang bikin susah jelasin ke rakyat,” pungkasnya.(ingeu/dbs)
