Daftar Donatur Palestina
Oleh : Ahmad Khozinudin, Sastrawan Politik
Hajinews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikabarkan telah bertemu hari ini, Rabu (28/4) guna membahas pembenahan alutsista Indonesia. Pasca tenggelamnya KRI Nanggala 402, isu pertanahan khususnya ketersediaan dan kelayakan Alutsista menjadi topik yang hangat.
Menhan Prabowo Subianto mengakui persenjataan yang dimiliki Indonesia punya banyak kekurangan. Dia mengatakan hendak menyusun peta jalan perbaikan alutsista hingga 2025.
Hanya saja, publik menyangsikan keseriusan pemerintah dalam membenahi sistem pertahanan negara, khususnya ketersediaan alutista termasuk jaminan akan efektivitas, kemampuan, kecanggihan teknologi, dan pemeliharaannya. Tenggelamnya KRI Nanggala 402, menjadi bukti betapa lemahnya kemampuan alutsista TNI, dan mengkonfirmasi buruknya politik pertahanan dalam menjaga ketersediaan alutista termasuk jaminan akan efektivitas, kemampuan, kecanggihan teknologi, dan pemeliharaannya.
Selama ini, Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi sering melakukan aktivitas dan kegiatan yang tak sejalan dengan tupoksinya. Saat awal pandemi, publik dihebohkan oleh program kalung Corona yang diperkenalkan Kementan. Bukannya fokus menangani masalah pertanian, Mentan malah ikut pansos di musim pandemi dengan kalung noraknya.
Begitu pula dengan Kemenhan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi :
- Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan.
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
Alih-alih fokus melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, Kemenhan malah sibuk mengurusi singkong. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru sibuk merencanakan menanam singkong di lahan seluas 30.000 hektare pada 2021.
Hal itu dilakukan Prabowo selaku penanggung jawab proyek yang ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembangunan lumbung pangan atau food estate. Jadi, Presiden menugasi menteri tak sesuai tupoksi, menteri menjalankan tugas tak sesuai tupoksi. Keduanya, seperti tidak membaca tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
Padahal, jika sejak awal Menhan fokus memikirkan Alutsista, tidak perlu cawe-cawe urusan singkong, mungkin pembenahan strategi dalam politik pertahanan khususnya dalam menjaga ketersediaan alutista termasuk jaminan akan efektivitas, kemampuan, kecanggihan teknologi, dan pemeliharaannya, bisa lebih optimal.
Hari ini, setelah KRI Nanggala 402 tenggelam, setelah 53 awaknya yang merupakan putra-putra terbaik bangsa meninggal dunia, setelah tidak jelas program singkong yang dikabarkan hingga 30.000 hektar di 2021, Jokowi dan Prabowo baru mengadakan rapat tentang Alutsista.
Semoga dalam rapat tertutup tersebut, yang dibahas benar-benar masalah alutista, politik pertahanan. JANGAN SAMPAI MEMBAHAS SINGKONG LAGI.
