Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin mengungkap ihwal adanya perintah pemotongan Rp10 ribu dari pengadaan bansos sembako penanganan COVID-19.
Pemotongan tiap paket Rp10 ribu itu diketahui Pepen dari pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Adi Wahyono.
Dikatakannya, pemotogan Rp 10 ribu perpaket bansos itu dilakukan oleh KPA Kemensos, Adi Wahyono dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos, Matheus Joko Santoso.
“Di akhir akhir (baru tahu ada pemotongan),” kata Pepen saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, sebagaimana dilansir Viva, Senin (10/5/2021).
Pepen menegaskan, pemotongan Rp10 ribu perpaket bansos itu dilakukan oleh Adi dan Matheus Joko. Pemotongan itu sebagai tindak lanjut dari fee pengadaan paket bansos sembako. “Rp 10 ribu, untuk fee paket,” kata Pepen.
Mendengar penyataan Pepen, Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis langsung mendalami soal itu. Dia menelisik siapa yang memungut fee bansos tersebut.
“Siapa yang melakukan pemotongan?” tanya Hakim Damia.
“KPA dan PPK,” kata Pepen.
“Uang pemotongan ini, apakah dilakukan atas inisiatif KPA dan PPK setahu saudara?” tanya Hakim Damis lagi.
“Setahu saya inisiatif mereka,” kata Pepen.
Mendengar jawaban tersebut, hakim langsung mengultimatum Pepen, khususnya mengenai pemotongan tersebut. Namun Pepen langsung berbeda jawabannya setelah diingatkan. Dia menyebut nama Menteri Juliari P Barubara.
“Saya ingatkan saudara, apakah saudara mengetahui siapa yang memerintahkan melakukan pemotongan Rp10 ribu perpaket?,” tanya Hakim Damis.
“Mengetahui, Bapak Juliari,” tegas Pepen.
Pepen berdalih mengetahui adanya perintah pemotongan fee bansos senilai Rp10 ribu dari KPA Adi Wahyono. “KPA diakhir-akhir menyampaikan ada perintah untuk pemotongan seperti itu,” imbuh Pepen.(dbs)
