Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, Hajinews — Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa tenggat kepastian kuota jamaah berkenaan dengan penyelenggaraan pelayanan ibadah haji berdasarkan skenario pemerintah telat terlewati. Namun Arab Saudi belum juga menyampaikan kepastian perihal pelayanan bagi jamaah haji dari luar negerinya. Sebab itu Menag merasa perlu untuk menghadap kepada Presiden Joko Widodo.
“Pemerintah kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum juga memberikan kepastian apakah penyelenggaraan haji 1442 Hijriah akan dilaksanakan seperti 2020 yang lalu yaitu jamaah bagi dalam negerinya atau mengundang jamaah luar negeri,” katanya dalam rapat bersama dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (31/5).
Dikutip dari berbagai sumber, Menteri Agama mengatakan bahwa berdasarkan skenario, kalau mendapat kuota jamaah haji 30 persen atau 60.996 orang saja, maka pemerintah Indonesia butuh mendapat kepastian dari Arab Saudi maksimal pada 11 Mei 2021 supaya bisa mempersiapkan pemberangkatan jamaah haji pada 27 Juni 2021.
Lebih lanjut ia menjelaskan, kalau mendapat kuota haji 25 persen maka semestinya pemerintah sudah mendapatkan kepastian pada 14 Mei, jika mendapat kuota 20 persen maka harus mendapat kepastian pada 17 Mei, dan apabila mendapat jatah 10 persen maka membutuhkan kepastian pada 25 Mei supaya bisa mempersiapkan pelayanan bagi jamaah haji.
“Berdasarkan simulasi yang kita lakukan, jika jamaah diberangkatkan sebanyak lima persen saja, maka kita semestinya sudah mendapatkan kepastian kuota pada 25 Mei 2021, itu sudah lewat,” katanya.
“Bahkan, jika jamaah yang diberangkatkan hanya 1,8 persen, harusnya kepastian kuota tanggal 28 Mei, sudah lewat juga,” ia menambahkan.
Harus segera menghadap Presiden Jokowi untuk keputusan
Menag juga menyampaikan waktu yang tersisa sampai dengan closing date bandara di Arab Saudi hanya tersisa kurang dari 50 hari atau sekitar 1,5 bulan. Hal ini menurut Menag berdampak pada penyiapan layanan haji di Indonesia. Setelah rapat bersama dengan DPR dia akan menghadap kepada Presiden Joko Widodo untuk berkonsultasi mengenai kebijakan penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2021 agar segera dapat diambil keputusan.
“Saya mohon izin beberapa saat (menghadap) dengan presiden siapa tahu ada extraordinary decision. Saya akan sampaikan situasinya seperti apa, kita sudah mempersiapkannya seperti apa, saya mohon waktu untuk menyampaikannya ke presiden,” jelas Yaqut.
“Sehingga dapat segera dapat diambil keputusan,” lanjutnya.
Komisi VIII DPR RI menyatakan akan mendukung apa pun kebijakan pemerintah soal penyelenggaraan ibadah haji 2021.Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menilai pemerintah sudah berupaya mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, termasuk mempersiapkan alokasi dana dan fasilitas pendukung pelayanan.
“Saya kira bila ini terjadi (pembatalan pemberangkatan) ini kesalahannya bukan di Indonesia, jika Saudi menutup akses bagi jemaah haji di luar 11 negara,” kata Yandri.(dbs)
