Laksamana Enam Bulan

Hajinews.id – INILAH buku, yang terbitnya menunggu Gus Dur dan Taufiq Kiemas meninggal dunia. Penulisnya mantan menteri BUMN dua kali: Laksamana Sukardi.

Minggu lalu saya bingung: mana yang harus saya selesaikan dulu. Membaca buku itu atau buku sastra Tembang dan Perang. Dua-duanya tebal. Lebih 400 halaman. Novel karya Junaedi Setiyono itu tidak kalah menarik: lagi diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan akan diterbitkan Dalang Publisher di Amerika.

Syukurlah dua-duanya tamat dalam waktu 1 minggu. Dua buku itu menarik. Ditulis dengan bahasa yang sangat mengalir. Asyik. Tapi Disway hari ini hanya membahas yang karya Laksamana Sukardi.

Saya bisa membayangkan kalau buku itu terbit di saat Gus Dur dan Taufiq Kiemas masih hidup: alangkah hebohnya. Terutama di bab Enam Bulan Menjadi Menteri BUMN.

Saya sendiri sudah lupa kalau pernah ada menteri BUMN yang masa jabatannya hanya enam bulan. Kok begitu mudah lupa. Mungkin karena Laksamana diangkat lagi di posisi yang sama setelah Gus Dur lengser dari jabatan presiden.

Di masa Presiden Gus Dur itu Laks –panggilan akrab Laksamana Sukardi– diganti mendadak. Yang menggantikannya: Rozy Munir. Dramatiknya, empat bulan kemudian Laks menggantikan lagi Rozy Munir.

Saya juga lupa pernah ada drama seperti itu di pusat kendali BUMN.

Drama itu, menurut buku tersebut, dimulai beberapa bulan sebelumnya. Yakni di sebuah sidang kabinet. Zaman itu setiap sidang kabinet keputusan pertamanya adalah: menyerahkan pimpinan sidang ke Wakil Presiden Megawati. Itu karena presiden punya kendala tidak bisa melihat. Sesekali Gus Dur menyela di tengah rapat. Dalam suatu sidang Gus Dur menyela, ingin bicara langsung kepada para menteri. Di situlah Gus Dur minta agar Laks menerima titipannya: mengangkat Rozy Munir sebagai sekretaris Menteri BUMN.

Laks kaget, karena –setelah cari tahu sana-sini– orang tersebut dianggapnya baik tapi jauh dari memenuhi syarat. Rozy adalah aktivis LSM. Tapi Laks tidak bisa menolak perintah presiden.

Laks masih bisa tersenyum. Ia tidak ”semenderita” menteri lainnya: Menteri Pekerjaan Umum Rozik Budioro Sutjipto. Yang juga diperintahkan Gus Dur untuk menerima sekretaris menteri yang baru: Kepala Dinas PU di Kerobokan, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Yang kapasitasnya jauh di bawah Rozy Munir. Bahkan golongan kepegawaiannya pun masih sangat rendah untuk jabatan Sesmen. Sampai-sampai sang menteri harus meloncatkan pangkat calon tersebut secara melanggar aturan.

Sejak Rozy menjadi sekretaris, tulis Laks, terbitlah dua matahari di Kementerian BUMN. Rozy terlihat menggalang kekuatan sendiri. Rozy lebih sering melapor langsung ke Presiden daripada kepadanya. Ia memang politikus. Tokoh NU.

Ketika Laksamana baru enam bulan menjabat sebagai menteri, Gus Dur memanggilnya. Dipanggil pula Menperindag Jusuf Kalla. Keduanya sudah tahu: akan diberhentikan.

Waktu dipanggil bersama itu, Gus Dur –menurut buku itu– langsung memberi tahu keduanya akan diganti. Tidak disebutkan alasannya. Tidak diberi tahu siapa yang menggantikannya. “Tidak ada diskusi dan tidak melayani pertanyaan,” ujar Gus Dur seperti dikutip Laks.

Gus Dur lantas menanyakan apakah keduanya mau diangkat menjadi duta besar. “Saya langsung menjawab, tidak mau,” tulis Laks. “Pak JK lebih bijak. Meski beliau tidak mau tapi hanya mengatakan akan memikirkannya dulu,” tulis Laks.

Laks sudah menduga bahwa yang akan menggantikannya adalah matahari yang satunya: Rozy Munir. Orang Mojokerto ini sarjana ekonomi dari UI. Tokoh nasional NU. Ia mendapat gelar master dari universitas di Hawaii.

Rozy meninggal tahun 2010, di usia 67 tahun. Ia menderita kanker liver. Jabatan terakhirnya adalah duta besar di Qatar. Presiden SBY yang mengangkatnya di tahun 2007.

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meninggal tahun 2009, di usia 69 tahun. Itu berarti setahun lebih dulu dari Rozy Munir.

Taufiq Kiemas yang juga banyak ditulis di buku itu meninggal dunia di tahun 2013, di usia 70 tahun. Berarti empat tahun setelah Gus Dur.

Laksamana Sukardi kini berumur 64 tahun. Tidak lagi di  DPP PDI Perjuangan. Bahkan tidak di politik sama sekali. Ia kini mengurus bisnis IT.

Saya tidak bisa membayangkan betapa hebohnya PDI Perjuangan kalau buku itu, dengan isi seperti itu, terbit di saat Taufiq Kiemas masih hidup. Terutama terkait dengan kesulitan Laks membongkar kasus kredit mega-triliun Texmaco.

Laks heran utang konglomerat lain bisa diungkap. Kok Texmaco, milik Sinivasan itu, tidak.

Laks terus berusaha membuka kredit Texmaco yang didapat secara tidak wajar itu. Gagal. Laks merasa sosok TK –panggilan akrab Taufiq Kiemas– ada di balik kegagalan itu. Saat itu TK, ternyata, sedang diproses menjadi Komisaris Utama PT Texmaco.

Laks merasa kasus Texmaco inilah yang menyebabkan ia dipecat sebagai menteri BUMN. Lebih dari itu. Laks juga tersingkir dari kepemimpinan di pusat PDI Perjuangan. Padahal perjuangannya di partai luar biasa. Ia tinggalkan bank. Untuk hanya jadi  ”politikus kasta sudra” bersama Megawati Sukarnoputri melawan Orde Baru. Laks, sebagai Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan sama sekali tidak dapat jabatan setelah Kongres di Semarang.