Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Intelektual muda Ulil Abshar-Abdalla ikut mengkritisi ihwal rencana pembongkaran jalur sepeda permanen di ruas Jalan Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta.
Sebelumnya, usulan pembongkaran jalur sepeda di Jakarta ini sudah disetujui Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Ulil menilai pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin merupakan langkah mundur.
Karena pemerintah tengah berupaya menekan polusi dengan mengeluarkan kebijakan hijau.
“Usulan pembongkaran jalur sepeda itu, kalau jadi dilaksanakan, jelas ‘set back’, kemunduran dan akan mengirim pesan yang keliru kepada publik bahwa ‘bike to work’ itu ndak didukung oleh pemerintah; bahwa pemerintah tidak pro-‘green policy’. Ramifikasinya bisa panjang,” tulis Ulil melalui akun Twitter pribadinya, @ulil yang dikutip RMOL, Jumat (18/6).
Menurut Ulil, pembangunan jalur sepeda di Jakarta menjadi simbol pemerintah yang pro dengan green policy. Selain itu simbolik jalur sepeda di Jakarta bisa menjadi percontohan di provinsi atau kota lain untuk menjadi kota yang lebih sehat dan ideal.
“Saya setuju, jalur sepeda di Sudirman dan Thamrin dipertahankan. Keberadaan ini penting secara simbolik: yaitu kebijakan yang pro gaya hidup sehat, mengurangi kendaraan, mengatasi polusi. Nilai simboliknya itu yang penting. Selain, saya sendiri juga suka nyepeda,” sambungnya.
“Ya kan pelan-pelan, Mas. Simbol itu penting dalam kebijakan publik, karena mewakili ‘political willingness’. Sebagai ibu kota, Jakarta harus menjadi teladan dalam penataan kota. Membangun jalur sepeda, bagi saya, adalah teladan yang baik. Selain trotoar,” komentar Ulil merespons tweet seorang warganet.
Ulil juga menyampaikan ketidaksetujuannya pada pihak yang setuju jalur sepeda dibongkar hanya karena kebijakan yang lahir dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
“Saya mengkritik mereka yang setuju pembongkaran jalur sepeda di Sudirman dan Thamrin, hanya semata-mata karena itu programnya Anies. Program siapa pun, mau Pak Jokowi atau Anies, kalau bagus ya harus didukung. Jalur sepeda ini di ibu kota penting. Simbol kebijakan yang pro-green,” kata Ulil.
“Saya berharap kepada PKB yang menyebut dirinya sebagai ‘green party,’ partai hijau, agar ikut menolak pembongkaran jalur sepeda di Sudirman dan Thamrin ini. Usulan Kapolri untuk membongkar jalur ini jelas tidak pro-green,” demikian Ulil.
Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyetujui pembongkaran jalur sepeda yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp28 miliar saat membuat jalur sepeda permanen itu.
Kapolri dalam keputusan pembongkaran jalur sepeda akan melakukan studi banding ke beberapa negara untuk mempelajari aturan jalur sepeda.
Polri juga akan menggelar rapat bersama terkait bagaimana aturan jalur sepeda diberlakukan di Indonesia.(dbs)
