Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id— Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan amburadulnya data penerima bansos disebabkan oleh data kependudukan e-KTP yang tak kunjung beres.
“Masih ingat korupsi E-KTP?” ujar Febri lewat cuitannya di Twitter, Sabtu (31/7/2021).
Menurut Febri, idealnya e-ktp memiliki chip dan sistem yang terkoneksi dalam dalam satu nomor identitas kependudukan tersebut. Data yang dimaksud yakni terkait identitas kependudukan, pajak, perbankan, aset, bansos, vaksinasi, dan hak suara dalam pemilu.
“Kenyataannya? Saat pandemi kita kalang kabut. Bahkan, data penerima bansos covid-19 bisa selisih Rp 16,7 juta,” katanya.
Dirinya juga mempertanyakan apakah data penduduk yang positif covid dan meninggal sudah singkron dengan database kependudukan di tanah air.
“Bahkan hal-hal mendasar seperti ini belum klir,” tuturnya.
Dirinya juga menyoroti pernyataan Kemendagri terkait data penduduk yang sudah divaksin tidak terkoneksi dengan data Dukcapil berbasis NIK.
“Di sisi lain, banyak keluhan muncul tentang vaksin covid-19 harus foto copy E-KTP hingga adanya pencatatan dan antrian yang dilakukan manual,” ujar Febri Diansyah. (dbs)
1 Komentar