Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara dinilai terbukti menerima suap Rp32,482 miliar dari 109 perusahaan penyediaan Bansos Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
JPU KPK lantas menuntut Juliari Batubara dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan, dengan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar.
Atas kasus ini, Juliari P Batubara sebagai kader yang pernah dipercaya mengurus DPP PDIP sejak 2010, meminta maaf kepada Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partainya.
Pasalnya seperti diketahui PDIP kerap terkena getahnya sejak Juliari menjadi pesakitan.
“Kepada yang terhormat ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan beserta jajaran DPP PDI Perjuangan (PDIP), di mana sejak tahun 2010 saya dipercaya sebagai pengurus DPP PDI Perjuangan. Saya harus menyampaikan permohonan maaf secara tulus dan penuh penyesalan. Saya sadar bahwa sejak perkara ini muncul, badai hujatan dan cacian datang silih berganti ditujukan pada PDIP,” tutur Juliari Batubara saat menghadiri sidang pledoi melalui video conference dari Gedung KPK, Jakarta, pada Senin 9 Agustus 2021.
Selain pada Megawati, Juliari juga meminta maaf pada Presiden Joko Widodo atas kasus bancakan Bansos Covid-19 ini.
Dia mengaku menyesal telah lalai dalam bekerja dan tak melakukan pengawasan ketat terhadap jajarannya.
“Saya secara tulus ingin mengucapkan permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya, kepada Presiden RI Joko Widodo atas kejadian ini, terutama permohonan maaf akibat kelalaian saya tidak melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap jajaran di bawah saya sehingga harus berurusan dengan hukum” ujarnya.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi Bapak Presiden dan keluarga,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Juliari Batubara menyampaikan pula terkait posisinya ketika terjerat kasus tersebut.
Sebagai anak yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kental politik, dia sadar semakin tinggi posisi maka semakin rentan guncangannya.
“Saya sadar bahwa posisi saya sebagai pejabat publik dari politik akan sangat rentan guncangan, bahkan ombak-ombak besar, terutama pada era reformasi yang sudah sangat terbuka pada saat ini,” ujarnya.
Terlebih dia sendiri duduk di posisi strategis yang memungkinkan siapa pun bisa menyerang dan menjatuhkannya karena tujuan tertentu.
“Apalagi, pada saat seseorang tersebut memiliki posisi yang strategis di pemerintahan serta diberikan tugas dan tanggung jawab yang besar pula. Situasi politik nasional yang makin hari makin mengerikan, makin tidak berdaya, dan makin menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan tertentu,” ucap Juliari.(dbs)
