Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Epidemiolog asal Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono meminta masyarakat untuk melupakan Vaksin Nusantara karena ia menuding banyak kebohongan di balik proyek pembuatan vaksin tersebut dan juga tidak ada jejak riset ilmiah yang akurat.
“Lupakan vaksin nusantara yang banyak kebohongan dan tidak menempuh jejak riset ilmiah,” cuitnya melalui akun Twitter @drpriono1, Sabtu, 28 Agustus 2021.
Pandu Riono mengatakan bahwa semua jenis vaksin Covid-19 yang telah disetujui oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) akan tersedia di Tanah Air.
“Kafetaria vaksin, semua jenis vaksin yang sudah disetujui WHO akan tersedia di Indonesia,” kata dia.
Namun soal imunoterapi sel dendritik atau Vaksin Nusantara ini, juru bicara Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi menegaskan produk ini bisa diakses oleh masyarakat.
Meski begitu, Nadia mengingatkan pelayanan yang dilakukan hanya berbasis penelitian secara terbatas.
“Masyarakat yang menginginkan Vaksin Nusantara atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek sampingnya oleh pihak peneliti. Kemudian, jika pasien tersebut setuju, maka Vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien tersebut,” jelas Nadia dalam keterangan Kemenkes, Sabtu, 28 Agustus 2021.
Ia pun menjelaskan, Vaksin Nusantara ini tidak dapat dikomersialkan lantaran autologus atau bersifat ke masing-masing individual.
“Sel dendritik bersifat autologus, artinya dari materi yang digunakan dari diri kita sendiri dan untuk diri kita sendiri, sehingga tidak bisa digunakan untuk orang lain. Jadi, produknya hanya bisa dipergunakan untuk diri pasien sendiri,” tuturnya.
Sementara itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lepas tangan terkait pemantauan Vaksin Nusantara alias imunoterapi sel dendritik.
Kepala BPOM Penny Lukito menjelaskan, pemantauan imunoterapi sel dendritik tidak dilakukan oleh BPOM karena bukan produk seperti vaksin yang diproduksi secara massal.
“Itu bukan produk yang akan digunakan massal, diproduksi massal. Tapi itu pelayanan individual, jadi bukan melalui Badan POM,” jelasnya. (*).
