Daftar Donatur Palestina
Hajinews — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali dicecar soal utang oleh anggota Komisi XI DPR RI. Di mana anggota dewan meminta agar penambahan utang bisa diredam karena posisinya sudah terlalu tinggi.
Hingga akhir Juli utang pemerintah pusat tercatat Rp 6.570,17 triliun. Utang ini meningkat tajam yakni Rp 1.135,31 triliun dibandingkan posisi akhir Juli 2020 yang sebesar Rp 5.434,86 triliun.
Namun di satu sisi anggota dewan juga meminta pemerintah untuk bisa tetap mempertahankan belanja agar bantuan kepada masyarakat miskin akibat pandemi Covid-19 tetap bisa berjalan di tahun depan.
Kondisi ini membuat Sri Mulyani dalam posisi yang ‘terjepit’ antara utang yang harus ditekan dan belanja yang dipertahankan tetap tinggi.
“Hari ini hampir semua bicara tentang utang, jadi ini kan 2 hal ini dari DPR sampaikan ke kami. Jangan cepat konsolidasi karena takut belanja untuk sosial harus tetap dijaga, kesehatan penting, SDM penting, kan tadi suaranya seperti itu semua, belanja harus tetap. Namun, pada saat yang sama bapak ibu semua meminta utang ini juga harus dijaga,” ujarnya dalam raker dengan Komisi XI, Senin (30/8/2021).
Menurut Sri Mulyani, kedua hal ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Sebab, jika belanja ingin dipertahankan maka otomatis utang akan naik atau memilih opsi lain yaitu kenaikan tarif pajak.
Hanya saja, ekonomi Indonesia belum sepenuhnya pulih. Kebijakan pajak bisa justru memperlambat pemulihan ekonomi nasional.
“Solusinya memang pajak harus naik, tapi ini juga bisa menyebabkan shock ke ekonomi kalau terlalu cepat. Jadi kami harus betul- betul hati-hati menjaga keseluruhan. Penerimaan negara pelan-pelan diperbaiki, dan reform kita teruskan. Reforms dengan core tax, administrasi, SDM, bahkan dengan enforcement kita lakukan,” katanya dikutip CNBC Indonesia.
Lanjutnya, saat ini pemerintah terus menyusun kebijakan agar tetap bisa membantu masyarakat yang paling terdampak Covid sekaligus menjaga utang. Pemerintah akan melakukan kebijakan setelah melihat data mana sektor yang paling tertekan dan dibantu terlebih dahulu.
“Jadi kalau seperti mobil itu shock breakernya tidak hanya 1 pump, tapi ada 3, 4 dan sehingga kita coba lihat yang mana yang akan menghadapi shock paling besar dan yang mana yang absorb dulu. Apakah penerimaan dulu, belanja dulu, pembiayaan dulu. Ini kita coba harmonisasikan,” jelasnya.
“Kita driven base on data. Seperti BPS sampaikan Q1 seperti apa, Q2 seperti apa, itu yang kita pelajari. Kita analisa data dan kita kemudian lihat mana desain policy yang harus di adjust. Jadi itu yang kami coba lakukan, kita akan terus lihat. Kita tentu akan melihat yang lebih baik lagi progres-progres dari setiap policy. Itu yang akan kami lakukan untuk kawal ekonomi pulih kembali dari sisi kesehatan, ekonomi dan APBN-nya,” tegasnya.(dbs)
