Hajinews — Komisi XI DPR RI menyoroti adanya kabar kantor-kantor kementerian akan disewakan. Hal ini pun dikaitkan dengan rencana pemerintah untuk pindak ke Ibu Kota Negara (IKN) baru ada di Kalimantan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan, pihaknya memang tengah melakukan pemetaan aset-aset yang bisa menghasilkan uang. Ini bertujuan agar bisa membiayai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
“Saat ini memang baru dilakukan pemetaan terhadap aset mana yang dapat dimonetisasi guna pembiayaan IKN baru,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI, dilansir Merdeka, Kamis (2/9).
Dia menjelaskan, untuk mencari tambahan anggaran melalui aset yang dimiliki pemerintah bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pemanfaatan dan kedua melalui pemindahtanganan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sendiri tengah memetakan kemungkinan instansi mana yang akan pindah terlebih dahulu ke IKN baru. Dengan demikian, gedungnya bisa mulai ditawarkan untuk mendapatkan dana.
“Namun semua tergantung sikon instansi mana yang lebih dulu akan pindah ke IKN baru, sehingga nanti kita bisa memiliki rencana monetisasi,” kata dia.(dbs)