Daftar Donatur Palestina
Hajinews – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 tetap terjaga.
Menurut Sri Mulyani, pihaknya menggandeng lembaga audit negara dan penegak hukum dalam mengawal akuntabilitas uang milik negara ini.
Lembaga itu, yakni Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Pemerintah bekerja keras menggunakan instrumen APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk meringankan dan memulihkan ekonomi. Kita menggunakan resources ini, jadi harus dipertanggungjawabkan,” jelas Sri Mulyani di acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 di Jakarta, kemarin.
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, pelibatan lembaga penegak hukum untuk menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara. Hal itu bisa mengurangi efektivitas program pemerintah.
Sri Mulyani juga menyebut, pengelolaan keuangan negara di tengah krisis tidaklah mudah. Mengingat banyak Kementerian/Lembaga (K/L) yang tiba-tiba harus melakukan refocusing anggarannya.
Beberapa K/L juga mendadak mendapat anggaran sangat besar, karena harus menjadi garda terdepan dalam menghadapi pandemi. Seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan K/L dan Pemerintah Daerah. Saya yakin, menghadapi situasi luar biasa tidak mudah,” ujar Sri Mulyani.
Dengan pengelolaan keuangan yang baik, dia optimistis bahwa perekonomian Indonesia tahun ini akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Belajar dari 2020, Insya Allah kami akan mengelola keuangan dan membawa perekonomian lebih baik. Meski segala situasinya tetap tidak mudah,” ucap Sri Mulyani.
Agar perekonomian bisa pulih sesuai target pemerintah, vaksinasi yang sudah dimulai tahun lalu akan terus digenjot tahun ini. Namun, proses vaksinasi pun tentu tidak mudah. Selalu ada tantangan yang harus dihadapi.
Karena itu, TNI dan Polri terus dikerahkan untuk membantu program vaksinasi, sehingga bisa mencapai target 1 juta hingga 2 juta orang per hari.
“Kita harus belajar dari kita sendiri dan dari negara lain. Tahun depan akan ditingkatkan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, yang tadinya hanya didesain sekitar Rp 300 triliun, saat ini sudah lebih dari itu,” pungkas Sri Mulyani.(dbs)
