Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengaku aneh dengan pernyataan Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman terkait ‘pemberangusan’ patung Soeharto, Sarwo Edhie Wibowo dan AH Nasution di Museum Dharma Bhakti Markas Kostrad.
Seperti diketahui, Gatot Nurmantyo menyebut bahwa TNI AD telah disusupi oleh PKI. Hal itu diindikasikan dengan patung sejumlah tokoh nasional yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI telah raib di Museum Dharma Bhakti Markas Kostrad.
Pangkostrad Letnan Jenderal Dudung Abdurachman menilai tudingan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo bahwa TNI AD tengah disusupi oleh PKI adalah sebuah tudingan keji.
“Tidak benar tudingan bahwa karena patung diorama itu sudah tidak ada, diindikasikan bahwa AD telah disusupi oleh PKI. Itu tudingan yang keji terhadap kami,” kata Dudung, Senin, 27 September 2021.
Ia pun mengungkapkan patung-patung itu hilang dari Markas karena diminta kembali oleh pembuatnya, yakni Pangkostrad terdahulu, Letjen (Purn) Azym Yusri Nasution.
Dudung mengaku tak bisa menolak permintaan tersebut.
Menurutnya, AY Nasution merasa berdosa telah membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya.
“Jadi saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan,” tambah Jenderal bintang tiga itu.
Ia dengan tegas menyatakan penolakannya jika penarikan tiga patung tersebut maka membuat Gatot menyimpulkan TNI melupakan peristiwa sejarah G30S PKI.
“Saya dan Letjen TNI (Purn) AY Nasution mempunyai komitmen yang sama tidak akan melupakan peristiwa terbunuhnya para jenderal senior TNI AD dan perwira pertama Kapten Piere Tendean dalam peristiwa itu,” katanya.
Hal tersebut justru menjadi pertanyaan bagi Refly Harun.
“Bagaimana mungkin patung-patung seperti itu bisa dipersonalisasi. Apakah anggaran itu menggunakan anggaran negara atau pribadi?,” ujar Refly pada kanal YouTube miliknya, Senin malam.
“Ada yang minta lalu dikasihkan. Kalau pakai uang negara pasti tak boleh dipersonalisasi. Ide pembuatannya mungkin Pangkostrad, anggarannya dari negara atau pihak ketiga,” katanya.
Kalaupun dari pihak ketiga, lanjut dia, tentunya hal itu diperuntukan bagi institusi bukan untuk pribadi.
“Jadi aneh di situ saja. Enggak masuk akal menurut saya,” tandasnya.
Di sisi lain, Refly mengatakan, pemilik kekuasaan saat ini tak terlalu galak dengan PKI atau mantan-mantan PKI.
“The ruling party (Partai berkuasa) banyak menampung keturunan PKI. Partai Presiden Jokowi, Partainya Megawati,” ujarnya.
Bahkan kader PDIP, lanjut dia, Ribka Tjiptaning terang-terangan menyatakan bangga menjadi anak PKI.
“Jadi secara ideologis bahaya PKI belum hilang sama sekali,” katanya.
“Ada suasana psikologis Pemerintahan sekarang tak mau mengutuk pemberontakan G30S PKI karena Bung Karno enggan bubarkan PKI, dan pemberantasan G30S PKI berikan nama baik Pak Harto (Presiden RI kedua Soeharto),” katanya.(dbs)
