Madu Jenazah

Demikian juga ketika telepon saya tidak lagi direspons Wakil Bupati Budi Irawanto Sabtu lalu. Saya juga bersyukur. Tampaknya sang wakil juga lagi menahan diri.

Saya sama sekali tidak kecewa. Toh saya bukan lagi wartawan dalam pengertian ini: akan dimarah-marahi redaktur kalau tidak berhasil menembus sumber berita. Saya juga bukan lagi wartawan yang mencari kebanggaan dengan menjadi satu-satunya yang berhasil mewawancarai sumber berita yang sulit dikejar.

Dan lagi, ehm, saya tidak disediakan anggaran untuk mengejar narasumber itu.

Bukan. Bukan itu.

Saya sendiri senang kalau bupati dan wakilnya bisa menahan diri. Yang salah satu bentuknya: tidak melayani wawancara media. Apalagi kalau sang bupati dan wakilnya menyadari kelemahan mereka di depan media: mudah terpancing, tidak mampu memilih diksi yang tepat, dan terlihat egois. Lantas yang keluar di media hanya akan menambah panasnya keadaan.

Yang penting saya sudah menghubungi mereka berdua. Bahwa tidak direspons itu sudah menggugurkan ”kewajiban” saya untuk mendapatkan keterangan dari dua belah pihak.

Apakah berarti ketegangan di Bojonegoro segera reda? Dan akan menuju damai selamanya?

Kelihatannya tidak. Atau belum. Polisi terus memanggil saksi. Dua wartawan sudah diperiksa. “Saya juga sudah dipanggil,” ujar Sasmito, wartawan SuaraBojonegoro.com. Ia menjadi wartawan ketiga yang dipanggil sebagai saksi.

Mereka itu termasuk anggota grup WA ”Jurnalis”. Yang didirikan di tahun 2016, di masa bupati lama. Anggota grup itu 200 orang. Termasuk bupati dan wakil bupati Bojonegoro yang bertengkar itu. Pun bupati sebelumnya, Suyoto, juga masih menjadi anggota. Demikian juga wabup lama, yang tak lain paman wabup yang sekarang.

Di grup WA itulah bupati dan wakil itu berantem. Pemilihan diksi di situ ada yang dianggap mencemarkan nama baik.

Saya sendiri malu melihat copy pembicaraan di WA itu. Pertengkarannya tidak bermutu. Pun para pembaca Disway. Begitu banyak kecaman dari pembaca untuk tingkat logika kalimat yang parah di WA itu.

Sejak kapan mereka bertengkar?

Korslet pertama terjadi tiga bulan setelah pelantikan. Habis Magrib. Malam itu, Sekda Bojonegoro datang ke rumah dinas Wabup –kalau pun ditulis Wabub mestinya juga tidak salah, kalau itu dianggap singkatan dari wakil bupati beneran.

Sekda malam itu membawa segebok berkas. Minta tanda tangan.

“Berkas apa ini?”

“Mutasi jabatan,” jawab Sekda yang sekarang sudah bukan Sekda lagi.

Wawan menolak tanda tangan. Alasannya: bupati baru tidak boleh mengadakan mutasi sebelum enam bulan. Yang lebih penting: ia sama sekali tidak diajak bicara soal mutasi itu.

Setelah itu masih banyak hal terjadi. Tidak usah saya ceritakan di sini. Yang terakhir saja. Ketika istri Wawan meninggal dunia –lebih 100 hari lalu. Bupati melarang jenazah sang istri disemayamkan di rumah dinas.

Wawan pun memutuskan jenazah istri disemayamkan di rumah pribadi. Tapi rumah itu sudah lama tidak dihuni. “Setelah dicek tidak mungkin untuk persemayaman. Kotor sekali,” ujar sepupu Wawan.

Sang sepupulah yang lantas menelepon bupati malam itu juga. Jenazah sudah dalam perjalanan dari Malang. Sang keponakan minta penjelasan mengapa rumah dinas tidak boleh dipakai. Apa dasar hukumnya.

Akhirnya boleh. Tapi sudah panas. Malam itu bupati baik hati: datang melayat. Bupati masuk ruang tengah bersama pelayat wanita. Wawan di ruang depan melayani pelayat pria.

Keduanya tidak ketemu.

Sayang sekali, malam itu tidak terjadi diplomasi mayat.

Padahal banyak pertengkaran bisa selesai dengan alasan melayat. Malam itu mestinya bupati bisa bertemu wakilnya. Lalu salaman. Mengucapkan duka cita.