Hajinews.id — Pakar hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan ada pelajaran penting yang dapat diambil dari kasus demo sopir angkutan di Jakarta yang banyak diwarnai aksi kekerasan. Demo tersebut menuntut pemerintah segera menghapuskan angkutan berbasis aplikasi.
Menurut Yusril, proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung juga bisa menjadi masalah serius bagi pemerintah di kemudian hari.
Proyek mercusuar Kementerian BUMN itu menyimpan banyak masalah, seperti tidak adanya izin dari Kementerian Perhubungan, tidak adanya kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, serta tidak urgen untuk kepentingan rakyat banyak.
“Yang tidak kalah fatalnya adalah dampak financial dari proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, mengakibatkan kita harus berutang ke China sebesar Rp79 triliun. Utang itu harus dibayar hingga anak cucu kita selama 60 tahun,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 24 Maret 2016.
“Jika proyek prestisius itu gagal, sama halnya Menteri BUMN menjebak Presiden Jokowi yang secara konstitusional sangat berbahaya,” katanya.(dbs)