Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id — Sejak kemerdekaan Indonesia belum pernah oligarki sangat berkuasa, kecuali di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Tokoh nasional, Rizal Ramli mengatakan, oligarki di masa pemerintahan Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, dan Megawati Soekarnoputri, memang berpengaruh dalam bidang ekonomi, bisa lobi tapi tidak bisa mengatur kebijakan negara.
“Buat oligarki keuntungan finansial dari proyek relatif kecil dibandingkan keuntungan dari perubahan-perubahan kebijakan yang menguntungkan oligarki. Karena pemerintah saat itu punya sikap yang tegas, tak mau diatur-atur,” ujar Rizal Ramli, Jumat (15/10/2021).
Namun, imbuh Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini, di era pemerintahan Jokowi, oligarki bisa leluasa menjalankan bisnis curangnya. Bahkan, kebijakan negara pun bisa diatur demi melanggengkan bisnis, meski harus mengorbankan rakyat.
Dia menduga, praktik bisnis kotor yang dilakukan oligarki tidak lepas dari lemahnya pemerintah yang “disponsori” saat pemilihan presiden (Pilpres).
Kebijakan negara-pun, lanjut Rizal Ramli, dapat dikendalikan oligarki akibat politik balas budi. Misalnya, perpanjangan konsesi pertambangan 20 tahun, dari Undang-undang Minerba di Omnibus Law bernilai ratusan miliar dollar, penghapusan royalti batubara yang berpotensi hilangnya pendapatan negara hingga puluhan triliun rupiah, kerugian kesejahteraan buruh di UU Omnibus dan sebagainya.
Mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu menilal, oligarki berhasil memperkaya dirinya puluhan kali jika yang berkuasa bisa diatur kebijakannya.
“Apalagi didukung sistem otoriter, UU ITE, sehingga kritik terhadap kebijakan bisa diredam,” ungkapnya.
Dalam konteks Pilpres 2024, Rizal Ramli menengarai, oligarki tengah sibuk mempromosikan calon “boneka baru”, yakni, Ganjar Pranowo dengan menyewa PollsteRP, InfluensenRp dan BuzzerRp, juga kampanye media dan persepsi palsu.
“Semakin heboh semakin mantap, heboh tanpa isi, heboh tanpa keberpihakan kebijakan untuk rakyat, heboh tanpa leadership dan kompetensi, heboh tanpa prestasi kinerja —calon boneka yang pas untuk melanjutkan kebijakan Pro-Beijing,” tandasnya.(dbs)
