Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id– Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyayangkan pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang mengatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) merupakan hadiah khusus dari negara untuk Nahdlatul Ulama (NU), bukan untuk umat Islam secara umum.
“Mestinya Menteri Agama berlaku adil kepada semua umat beragama dan organisasi keagamaan,” ujar Abdul dilansir Kompas.com, Minggu (24/10/2021).
Abdul juga mengaku tidak mengetahui maksud dan tujuan Yaqut menyampaikan pernyataan tersebut.
Ditambah lagi, sejarah Kemenag yang diceritakan Yaqut dalam kesempatan itu dinilainya bertentangan dengan sejarah Kemenag yang selama ini diketahuinya.
“Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan menteri agama membuat pernyataan tersebut,” kata dia.
“Setahu saya sejarah Kementerian Agama berbeda dengan yang disampaikan oleh Menteri Agama,” lanjut Abdul.
Meskipun demikian, Abdul memastikan bahwa pihaknya tidak akan mempertanyakan langsung maksud pernyataan Menteri Agama tersebut.
Sebab menurut dia, masih banyak hal penting yang harus diurusi Muhammadiyah dibandingkan mempermasalahkan pernyataan tersebut.
“Tidak perlu (mempertanyakan kembali). Banyak hal lebih penting yang harus diurus Muhammadiyah,” ucap dia.
Adapun pernyataan Yaqut tersebut disampaikan saat memberikan sambutan di webinar bertajuk Santri Membangun Negeri dalam Sudut Pandang Politik, Ekonomi, Budaya, dan Revolusi Teknologi yang ditayangkan di kanal YouTube TVNU, Rabu (20/10/2021).
Mulanya, Yaqut menceritakan perbincangannya dengan sejumlah staf Kemenag tentang tagline Kemenag yang berbunyi “Ikhlas Beramal”. Menurut Yaqut tagline tersebut kurang cocok.
Perbincangan tentang tagline tersebut dengan para stafnya lantas berujung pada perdebatan asal-usul Kemenag.
Yaqut mengatakan salah satu stafnya berpendapat bahwa Kemenag merupakan hadiah dari negara untuk Umat Islam di Indonesia.
“Karena waktu itu kan perdebatannya bergeser ke kementerian ini adalah kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama. Ada yang tidak setuju, kementerian ini harus kementerian Agama Islam, karena kementerian agama adalah hadiah negara untuk umat Islam,” kata Yaqut.
“Saya bilang bukan. Kementerian Agama adalah hadiah negara untuk NU (Nahdlatul Ulama). bukan untuk umat Islam secara umum, spesifik NU. Jadi wajar kalo sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag untuk NU,” lanjut dia.
Yaqut menuturkan, Kemenag muncul setelah KH Wahab Chasbullah menjembatani kelompok Islam dan nasionalis dalam perdebatan tujuh kata dalam Piagam Jakarta.
Kelompok Islam menginginkan tujuh kata yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dipertahankan. Sedangkan kelompok nasionalis meminta tujuh kata tersebut dihilangkan.
“Kemudian lahir Kemeterian Agama karena itu. Wajar sekarang kalau kita sekarang minta Dirjen Pesantren kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren dan santri juga. Wajar saja. Tidak ada yang salah,” kata Yaqut.
