Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Polemik tentang lingkaran bisnis tes deteksi Covid-19 polymerase chain reaction (PCR) masih santer diperdebatkan publik di media sosial, khususnya Twitter.
Kali ini, sejumlah warganet menggemakan tagar ‘Mafia PCR’ untuk mengecam keras pemerintah yang berbisnis dengan rakyat lewat tes deteksi virus Covid-19 itu.
Terlebih, dengan adanya dugaan keterlibatan sejumlah pejabat negara, seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Tohir, membuat publik semakin naik pitam terhadap para mafia PCR.
Banyak yang tak habis pikir mengapa pemerintah masih sempat-sempatnya berbisnis di atas penderitaan rakyat melawan pandemi Covid-19 ini.
“#MafiaPCR sama biadabnya dengan yg korupsi Dana bansos, memanfaatkan penderitaan Rakyat,” ujar warganet akun @whiteharc**cke1 dikutip Isu Bogor dari Twitter, Selasa, 2 November 2021.
“NEGARA TIDAK BOLEH BERBISNIS DENGAN RAKYATNYA #MafiaPCR,” sambung akun @arga**aya1.
“Terus gaungkan sob… Rakyat berdaulat, Indonesia bebas dari para bangs*tttt, PCR tidak ada gunanya sama sekali. Pandemi adalah alat bisnis oligarki. Stop tes PCR,” lanjut akun @New*ind24.
“#MafiaPCR pada panen di musim covit kesempatan nyari duit haram, morotin rakyat,” imbuh akun @Khabib**656.
Seperti diketahui, polemik mafia PCR ini mulai menyeruak ke ranah publik usai Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mengeluarkan peraturan baru terkait syarat bepergian ke luar kota yang harus menyertakan surat tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam.
Tak hanya perjalanan udara, kini bepergian lintas darat pun wajib membawa tes PCR. Ini lah yang kemudian memancing kegeraman publik kepada pemerintah.
Terlebih, ada desas-desus jika harga PCR di Indonesia telah membohongi publik selama ini, di mana ada dugaan korupsi besar-besaran di lingkaran bisnis PCR tersebut.***
