Daftar Donatur Palestina
Oleh: Agustinus Edy Kristianto
Hajinews.id – Sehabis acara Catatan Demokrasi TV One, kemarin malam, saya masih memikirkan pernyataan Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, dalam perdebatannya dengan saya: “Kalau mau main, masak sekecil itu.”
Saya balas: “Apakah Anda main yang besar? Kan, logikanya seperti itu.”
Saya berpikir sebesar apa ukuran suatu permainan (1 miliar, 1 triliun, 10 triliun, 100 triliun, 1.000 triliun?) sehingga penyelenggara negara ‘layak’ ikut bermain? Mengapa tidak dibuat saja aturan di negara ini bahwa penyelenggara negara boleh berbisnis asalkan ukurannya kecil?
Konteks pernyataan sang stafsus itu adalah market share PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang hanya 2,5% (700 ribu) dari total tes PCR di Indonesia sebanyak 28,4 juta. Atas dasar itu, dia menuding saya jangan-jangan menutupi para pemain yang menguasai 97,5% sisanya itu. Dia mungkin berpikir saya dibayar oleh PT Budimanmaju Megah Farmasi (Bumame) atau Prodia, yang memiliki usaha di bidang tes PCR juga.
Padahal, jika mengerti prinsip, fungsi pemerintah adalah membentuk kebijakan. Harusnya dia buat kebijakan supaya terjadi supply-demand yang adil dan melindungi masyarakat berkaitan dengan pengadaan PCR, termasuk kebijakan perpajakannya, bukan malah penyelenggara negara membuat PT.
Tapi soal tudingan itu saya tak ambil pusing. Silakan masyarakat menilai. Poin saya adalah prinsip good governance, transparansi, keadilan, dan partisipasi publik. Dari semua prinsip itu, penting untuk secara operasional ditekankan bahwa penyelenggara negara terikat baik oleh hukum formal maupun etika dalam pelaksanaan wewenangnya. Oleh sebab itu konflik kepentingan harus dihindari, sebab ia sangat berpotensi penyelewengan/korupsi. Mau kecil, mau besar; korupsi tetaplah korupsi.
Erick Thohir (ET) dan Menko Marives Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) adalah penyelenggara negara. ET bahkan menjabat sebagai Ketua Satgas Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). LBP menjabat Koordinator PPKM. Mereka berdua terafiliasi atau setidak-tidaknya memiliki relasi dengan pihak yang menjadi pemegang saham PT GSI.
LBP adalah pendiri PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang awalnya bernama PT Buana Persada Gemilang. Diakui oleh jubirnya, LBP saat ini menguasai 10%. TOBA adalah induk PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra. Keduanya pemegang saham PT GSI.
