Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan untuk sementara tak ada kebijakan penyekatan skala nasional selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Namun, Ia menyatakan pemerintah akan memberlakukan pengetatan perjalanan selama masa libur tersebut.
“Tapi untuk keputusan sementara sampai nanti dinyatakan resmi, itu pemerintah tak melakukan penyekatan secara nasional. Yang ada pengetatan,” kata Muhadjir dalam konferensi pers usai bertemu jajaran PGI di Grha Oikoumene, Jakarta Pusat, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia, Selasa (30/11).
Muhadjir menjelaskan kebijakan pengetatan itu meliputi pengawasan terhadap status kesehatan setiap orang melakukan perjalanan. Di antaranya harus sudah melakukan vaksin Covid-19 dosis lengkap dan menunjukkan hasil negatif swab antigen ataupun PCR.
Nantinya pemerintah juga menentukan tempat-tempat tertentu untuk melakukan pemeriksaan ulang bagi pelaku perjalanan.
“Sehingga mereka yang dalam perjalanan itu sesuai prokes sampai tujuan. Mereka akan disambut oleh aparat untuk diperiksa lagi kondisi kesehatannya. Tapi enggak ada penyekatan,” kata Muhadjir.
Muhadjir mengatakan pemerintah akan terus mengkaji mengenai kebijakan libur Nataru tersebut. Di sisi lain, Ia juga mengimbau agar masyarakat tak berpergian saat libur akhir tahun.
“Sebaiknya lebih baik tak berpergian dalam Nataru. Libur bersama keluarga dan kualitasnya enggak jauh berbeda,” kata dia.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo sebelumnya mengatakan para pengendara saat libur Nataru wajib membawa surat keluar masuk jika ingin berpergian.
Ratusan ribu personel gabungan dari unsur TNI-Polri juga akan dikerahkan untuk melakukan pengamanan dan protokol kesehatan selama libur akhir tahun.
“Kami libatkan seluruh Indonesia, sekitar 217 ribu, seluruh Indonesia. TNI juga mempersiapkan personelnya, Satpol PP, dan jajaran kesehatan juga mempersiapkan, dan stakeholder terkait lainnya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan.
