Daftar Donatur Palestina
Oleh Thontowi Jauhari, Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jateng
Hajinews.id – Saya heran program sumur resapan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, banyak disoal partai politik (khususnya PDIP dan PSI), atau setidak-tidaknya oleh kadernya.
Yang mengherankan lagi, itu disoal saat sudah menjadi bagian dari APBD. Sudah di-Perda-kan. Untuk bisa menjadi Perda, tentu melalui proses pembahasan dan persetujuan DPRD dan kepala daerah dalam rapat paripurna.
Jika mereka sedikit cerdas, atau sedikit bersedia menjadikan etika sebagai standar norma, tentu mereka tidak melakukan hal tersebut.
Mestinya, ramai atau gaduh saat membuat kebijakan hingga “titik darah penghabisan” dalam rapat paripurna penetapan APBD. Saat pelaksanaan APBD, DPRD konsentrasi dalam pengawasan. Tidak mempermasalahkan kebijakan lagi.
Lihatlah ucapan Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Agustina Hermanto (alias Tina Toon). Ia menyebut, program pembangunan sumur resapan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak jelas dan lebih baik dihapus.
Ia menilai, anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk normalisasi sungai yang tak dilakukan Pemprov DKI selama 4 tahun terakhir (Warta Ekonomi, dibuka 13 Desember 2021).
Mengapa Tina Toon tidak meramaikan masalah pembangunan sumur resapan saat pembahasan RAPBD ? Mengapa ia meminta menghapus anggaran tersebut saat sedang dilaksanakan? Yang aneh lagi, ternyata normalisasi sungai, sebagaimana yang diusulkan Tina Toon, sudah dianggarkan.
Artinya Tina Toon yang anggota DPRD dan turut menyetujui APBD 2021, tidak tahu isi APBD tersebut. Tidak kurang dari Rp 1 trilyun dianggarkan untuk normalisasi sungai dan waduk (Kompas.com, 14 September 2021)
Nampak banget, Tina Toon tidak memahami tentang tugas dan fungsi DPRD . Ia juga tidak paham hak dan kewajiban anggota DPRD untuk menjalankan tugas dan fungsi DPRD. She knows nothing.
Asal bunyi, asal beda dan tidak terbersit dalam tindakannya berupa edukasi politik terhadap publik. Absurd.
Keanehan atau suara-suara miring juga datang dari kader dan / atau anggota DPRD DKI dari PSI.
Menurut Guntur Romli, dalam akun twitternya, cara aman berkendara di jalan dengan sumur resapan itu dengan menyingkirkan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI.
“Kalau menurut saya cara aman berkendara di jalan dengan sumur resapan adalah dengan menyingkirkan @aniesbaswedan karena dia biang-keroknya!” tulis Guntur Romli dalamTwitter @GunRomli (10/12/2021)
Nampak, kesan yang dapat dibaca dari narasi yang Guntur sampaikan, ia seperi orang yang tidak berpendidikan. Asal bunyi, tidak punya konsep, tidak punya ilmu dan tidak punya etika.
Kesadaran
Tentang membuat sumur resapan, kesadaran membuat sumur resapan itu sudah saya lakukan saat membuat rumah tahun 2004. Karena itu, di rumahku, ada 2 sumur resapan yang dapat digunakan sebagai sarana menabung air.
Iya, menabung air. Saat musim hujan, masukkan air hujan ke tanah sebanyak-banyaknya, saat kemarau persediaan air di tanah tidak kurang. Sumur juga tidak kering.
Terjadinya penurunan air permukaan tanah, didorong tidak seimbangnya air yang diambil dari tanah dengan air yang masuk ke tanah.
Setiap orang hidup itu, sesungguhnya, wajib membuat sumur resapan. Kalau tidak membuat, itu zalim. Zalim terhadap alam.
Mengapa? Ia tiap hari butuh air dari tanah, saat yang sama menutup tanah dengan bangunan. Air hujan akhirnya tidak masuk ke tanah. Jadi banjir saat musim penghujan dan kekurangan air saat kemarau.
Prinsipnya, seberapa banyak orang gunakan air, sebanyak itu pula ia wajib masukkan air ke tanah. Lebih bagus dan mulia lagi, tiap tahunnya ia memasukkan air hujan lebih banyak ke tanah daripada yang ia gunakan. Itulah ikhsan. Sebagai shodaqoh, tanpa mengetahui siapa penerima shodaqoh air tersebut.
Mengherankan, saat pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan sumur resapan, kok disoal para politisi DKI Tina Toon dan kawan-kawannya. Itu seperti ayam kecemplung sumur, mau ditolong dientaskan, malah “menyalahkan” yang menolong.
Padahal, dengan dibuatkan sumur resapan, bukan hanya kebutuhan air warga lebih dijamin tercukupi saat musim kemarau, namun juga mampu mengurangi kemungkinan terjadinya banjir.
Maka, jangan karena kebencian mu, engkau berlaku tidak adil. Anggota DPRD atau partai politik kritis terhadap penguasa (presiden, gubernur dan sebagainya), itu keniscayaan, atau wajib.
Tapi ketika narasi yang dibangun tidak mendasarkan pada ilmu dan etika, siapapun yang (masih) mempunyai nurani, akan segera paham.
Boyolali, 14 Desember 2021
