Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id – Dalam konflik laut China Selatan, Indonesia menolak klaim China. tapi, Indonesia tetap elegan melakukan pendekatan dialogis kepada para pihak.Politik non kekerasan lebih dikedepankan Indonesia.
Demikian dikatakan Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy, Dr. Phil. Shiskha Prabawaningtyas dalam diskusi Forum Ekonomi Politik Didik J. Rachbini bertajuk “Evaluasi Diplomasi RI: Geopolitik, Pertahanan dan Good Governance” melalui platform Twitter space kemarin.
Persoalan di LCS tidak bisa dan tidak adil jika dilihat hanya pada masa kekinian semata dari faktor perilaku China yang semakin agresif, tetapi terdapat isu pertahanan, psikologi, emosi dan pride menyangkut survival of the state.
Jika pada era sebelumnya LCS hanya berkutat pada konflik pulau dan daratan, maka sejak UNCLOS 82 China mulai berperilaku agresif dengan mengklaim sepihak wilayah pada 9 dashline atau 9 garis imajiner terjauh di LCS menurut versi China yang menolak batas wilayah internasional sesuai UNCLOS 82.
Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy, Dr Phil Shiskha Prabawaningtyas,
menilai Indonesia harus menyiapkan strategi yang ditempuh dalam mensikapi memanasnya konflik di LCS, adalah terus konsisten untuk menolak klaim sepihak China atas LCS. Namun tetap dengan elegan dan mengutamakan pendekatan diplomasi
Terkait peta geopolitik baru dalam hubungannya dengan meningkatnya ketegangan Laut China Selatan (LCS), ada persepsi baru dari cara pandang territoriarity, yakni tidak lagi hanya berpedoman pada wilayah daratan suatu negara (Asia Pacific), tetapi sejak awal 2000 an dikenal perubahan istilah menjadi Indopacific yang lebih berorientasi pada Teritorialisasi Laut sebagai pusat perhatian.
Dalam konteks teori geopolitik dan orientasi geografi yang telah mempengaruhi behaviour politik negara-negara, fokus kembali ke teritori laut tesebut diperkirakan telah meningkatkan dinamika eskalasi di LCS.
Sementara, Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy, Anton Aliabbas, PhD, mengatakan jika dilihat dari kekuatan angkatan bersenjata China yang lebih unggul, Kementerian Pertahanan diharapkan dapat mencari perimbangan kekuatan dengan mencoba menjalin komunikasi intens dengan para pemilik hak veto di PBB, Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia dan China sendiri. Selain itu juga, mendorong kembali ASEAN untuk membuka komunikasi dengan China agar mau mematuhi code of conduct di LCS.
Dosen Paramadina Graduate School of Diplomacy, A Khoirul Umam, PhD, menggambarkan dari perspektif Ekonomi Politik dan Pertahanan Keamanan terkait isu LCS, pada 2022 mendatang, Indonesia memang harus lebih siaga. Trend yang berkembang dari berbagai analisa pakar internasional tentang China, melihat bahwa karakter politik luar negeri China memang cenderung berubah sejak 10 tahun terakhir.
Yang semula charming offensive strategy, ketika telah berjalan baik kemudian bisa berubah menjadi alarming offensive strategy.
Situasi secara cepat berubah di mana pada 13 September 2021 lalu ada 6 kapal perang China yang melintasi Laut Natuna Utara. Hal itu jelas adalah show of force dari China di wilayah perbatasan Indonesia.
Pada 15 September 2021 ada rilis dari AUKUS, pakta pertahanan Australia, UK, dan USA yang di antaranya meletakkan fasilitas persenjataan canggih di Hobart, Australia yang dapat menjangkau kekuatan TNI AL di batas selatan Indonesia.
Ancaman China di Utara dan ancaman AUKUS di selatan, mirip pola ketegangan di masa perang dingin. Situasi tersebut memaksa Indonesia harus mempunyai pola diplomasi tersendiri.
Negara-negara ASEAN berada pada posisi dilematis apakah berkiblat ke Barat dalam konteks Good Governance, atau mengkalkulasi ulang kerjasama dengan China meskipun banyak menabrak prinsip- prinsip dasar transparansi dan akuntabilitas di masing-masing negara tersebut. (Sitha)
