Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) memohon kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar tidak mundur dari jabatan sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Sebab, semangat Muktamar ke-34 NU di Lampung belum lama ini, semakin mengingatkan pentingnya memperhatikan kemaslahatan umat. Permohonan ini menjadi diantara poin hasil rapat gabungan PWNU Jatim yang berlangsung di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Selasa (28/12/2021).
Rapat yang dipimpin oleh Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Anwar Manshur dan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar itu juga dihadiri jajaran syuriah dan tanfidziyah.
“Kami memohon kepada Rais Aam PBNU untuk tidak mundur dari Ketua Umum MUI untuk kepentingan kemaslahatan yang lebih besar bagi agama, bangsa dan negara, serta mengusulkan kepada seluruh PWNU se-Indonesia agar bersikap serupa dengan PWNU Jatim,” ungkap Sekretaris PWNU Jatim Prof Akh Muzakki dikutip Rabu (29/12/2021).
Dalam rapat gabungan tersebut, beberapa tokoh juga hadir. Diantaranya, Wakil Rais Syuriah KH Anwar Iskandar, Katib Syuriah PWNU, KH Syafruddin Syarif. Selain itu, KH M Hasan Mutawakkil Alallah, Prof KH Ali Maschan Moesa, KH Reza Ahmad Zahid, KH Abdus Salam Shohib, KH Ahmad Fahrur Rozi, KH Abdurrahman Alkautsar.
Prof Zaki mengungkapkan, dalam rapat gabungan itu sejumlah poin menjadi hasil kesepakatan. Terdapat beberapa poin penting yang juga menjadi hasil kesepakatan rapat gabungan.
Pertama, PWNU Jatim mengajak seluruh pihak untuk mengakhiri dinamika yang terjadi selama berlangsungnya Muktamar ke-34.
Dinamika yang sempat mencuat, harus dianggap selesai dan tidak boleh berkelanjutan agar seluruh pihak bisa berpikir positif untuk NU ke depan.
“PWNU mendukung penuh mandataris muktamar, yakni KH Miftachuk Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), dalam memimpin PBNU ke depan,” lanjut Prof Zaki memaparkan poin kedua.
Sementara yang ketiga, PWNU mendorong mandataris muktamar agar membentuk tim perumus yang berkompeten. Diantara tugasnya adalah melakukan sinkronisasi hasil sidang komisi dan atau sidang pleno.
Termasuk di bidang pemilihan ketua umum, agar bisa menjadi keputusan organisasi pada Muktamar ke-34 sebagai forum permusyawaratan tertinggi organisasi.
“PWNU siap untuk mengawal tim perumus dimaksud dengan baik,” ucap Prof Zaki.
Pada poin selanjutnya, kalangan PWNU Jatim Mendorong PBNU agar dalam membentuk kepengurusan baik di PBNU maupun perangkat organisasi mempertimbangkan beberapa aspek.
Yaitu, diharapkan pengurus mendatang dapat mencerminkan kemandirian, tidak ada campur tangan apapun. Termasuk kekuatan politik partisan dan pemerintah. Hal itu diharapkan sesuai dengan semangat kemandirian.
“The right man on the right place dalam bidang apapun, termasuk pendidikan dan ekonomi. Harus berpaham wasathiyah dan dalam menerjemahkan aswaja annahdliyan dalam beragama,” sambung Prof Zaki.
Disisi lain, kepengurusan di tubuh PBNU maupun perangkat organisasi diharapkan memiliki kepekaan dalam merespon isu strategis yang berkembang. Hal itu dianggap penting, agar wajah NU tidak buruk di ruang publik. Misalnya, terkait moderasi beragama yang kebablasan dan kekerasan seksual di lembaga pendidikan.
