Daftar Donatur Palestina
Oleh: Nur Fajarudin
Luputnya Aspek Pemikiran
Hajinews.id – Umat Islam muncul dengan perjuangan fisik dan mengorbankan jiwa raganya di garis depan untuk melawan komunisme. Namun, mereka melupakan aspek pemikiran yang kemudian justru diisi oleh pihak lain. Kesempatan inilah yang diambil oleh CSIS, yang kelak menjadi lembaga think-tank andalan pemerintah di masa Orde Baru.
Hampir sama dengan gerakan umat di akhir era Orde Lama, CSIS pada awalnya adalah gerakan anti komunis yang dikomandani oleh Pater Beek (seorang pendeta Katolik di Jakarta yang menjadi pembina gerakan mahasiswa Katolik).
Gerakan mahasiswa Katolik saat itu menjadi salah satu unsur gerakan mahasiswa yang bernaung di bawah KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) sebagai himpunan gerakan mahasiswa yang berunjuk rasa di akhir era Orde Lama. Banyak hasil binaan Pater Beek yang kemudian ikut bergabung dengan CSIS.
Lingkungan yang Kejawen dan Abangan, Prioritas Stabilitas Negara, serta Kedekatan dengan CSIS
Menjelang akhir masa pemerintahan Bung Karno, gerakan politik umat Islam berhasil disikat habis. NU pun berhasil dikooptasi dan bergabung dengan kabinet, sehingga satu-satunya pihak yang dengan jelas melawan PKI dan memiliki kekuatan besar saat itu hanyalah Angkatan Darat. Hal ini menimbulkan spekulasi sebelum peristiwa G30S: Seandainya Soekarno meninggal, maka penggantinya tinggal dua nama, yaitu Aidit dari PKI atau Jenderal Ahmad Yani dari AD.
Pasca terjadinya pembantaian (yang menyebabkan Ahmad Yani wafat dan Aidit menjadi tersangka), sebenarnya peluang kepemimpinan Indonesia jatuh ke tangan Jenderal Nasution selaku panglima tertinggi angkatan bersenjata yang lolos dari pembantaian. Dan tentu saja jika Jenderal Nasution naik sebagai presiden, jalan sejarah Indonesia juga akan berbeda.
Peluang itu memang ada, namun saat itu beliau sedang sangat berduka pasca putri bungsunya wafat. Di sisi lain, para jenderal yang lebih senior terbunuh dalam peristiwa G30S/PKI. Maka jika ditelisik dari hirarki kepangkatan, peluang itu jatuh pada Soeharto.
Uniknya, sebenarnya Soeharto merupakan jenderal yang pendiam dan tidak populer, bahkan ditempatkan di Kostrad yang tidak memiliki pasukan, sehingga secara kekuatan pun beliau tidak memiliki basis massa. Dalam situasi yang seperti itu, Soeharto mendapat amanah besar. Maka, prioritas utamanya adalah stabilitas negara, dengan kekuatan militer sebagai basisnya.
Salah satu kegagalan Orde Lama dari sudut pandang Soeharto adalah Soekarno yang dengan mudahnya dapat melepaskan politik Indonesia ke dalam banyak ideologi (bahkan hendak disatukan oleh beliau dengan Nasakom-nya), sehingga kebebasan ideologi itu dibiarkan. Walhasil, partai politik bukan justru mendukung pembangunan nasional, tetapi saling bersaing dan terjadi perang pemikiran. Inilah yang tidak diinginkan oleh Soeharto.
Namun pertanyaannya, siapa yang paling siap mengambil peran? Majulah CSIS mengambil peluang tersebut. Kedua pihak ternyata cocok, mengingat latar belakang Soeharto yang merupakan orang Jawa tulen dan dari Divisi Diponegoro dengan banyak diisi oleh tentara yang kejawen dan abangan.
CSIS kemudian memberikan banyak masukan kepada Soeharto. Salah satunya adalah menganggap ideologi Islam sebagai ancaman bagi stabilitas negara selain komunisme. Maka ketika komunis sudah disingkirkan, Islam sebagai pihak yang tersisa pun menjadi sasaran. Sayangnya, penciptaan kestabilan ini dilakukan dengan menghalalkan segala cara.
Di awal masa Orde Baru, rezim sangat antagonis terhadap umat Islam. Masyumi sebagai harapan besar umat Islam saat itu mulai dimunculkan lagi, namun pengajuan pembentukannya kembali tidak dikabulkan. Di sisi lain, Orde Baru menyatukan partai-partai politik menjadi tiga (meski kenyataannya hanya dua), yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
PPP sebagai harapan terakhir kaum muslimin (yang saat itu banyak dimasuki oleh tokoh NU dan mendorong aspirasi syariat Islam—sebagaimana yang digagas oleh KH Bisri Syansuri dalam berbagai rapat kabinet) pun dianaktirikan. Pada pemilu-pemilu terakhir masa Orde Baru (1993 dan 1997), fenomena ini menjadikan banyak keluarga NU yang malas memilih PPP, karena hanya berakhir dengan orang NU yang tidak diberi jabatan.
Pemaksaan Asas Tunggal Pancasila dalam Setiap Organisasi
Situasi ini mirip ketika George Bush memberi pilihan kepada dunia pasca peristiwa pengeboman WTC, yaitu “Either you are with us, or you are with the terrorist.” Strategi serupa juga dilakukan Orde Baru terhadap ormas Islam yang memaksakan penafsiran Pancasila menurut pemerintah.
Strategi ini dibarengi dengan berbagai peristiwa teroris yang sengaja dibuat oleh pemerintah melalui mesin intelijennya untuk menakut-nakuti umat, seperti pengeboman Candi Borobudur dan Peristiwa Tanjung Priok 1984 sebagai puncaknya.
Pemutusan Generasi Melalui Kurikulum Pendidikan dan Pelarangan Buku
Alih-alih meminta nasihat dari tokoh-tokoh Islam, Soeharto justru mengumpulkan para pakar pendidikan yang sekular, Katolik, dan kejawen yang saat itu dekat dengan beliau dan memberikan masukan-masukan cerdas. Walhasil, kurikulum pendidikan Islam dianaktirikan, termasuk pelajaran sejarah Islam yang tidak terlalu tampak. Tak berlebihan jika dikatakan, bahwa ini adalah penghancuran sistematis bagi umat Islam.
Sejak Snouck Hurgronje menggariskan penghilangan Islam politik di Nusantara, sepanjang sejarah dinamika umat Islam di Indonesia, yang paling melaksanakan ide itu secara masif dan sistematis adalah era Orde Baru.
Efeknya sangat terasa. Umat Islam mengalami sebuah ‘pemotongan generasi’, yaitu terpangkasnya pemikiran umat satu generasi. Gambaran tentang keagungan Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia pun hilang. Seolah peradaban Islam sudah tidak ada pasca kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Di sisi lain, pelajaran sejarah justru sarat dengan cerita kerajaan Hindu-Buddha. Uniknya, pemerintah memang sengaja menempuh jalur propaganda langsung di sekolah-sekolah, alih-alih memainkan opini di surat kabar.
Dengan Orde Baru yang dibangun berdasarkan kekuatan militer dan intelijen, muncullah nama Ali Moertopo dan Benny Moerdani sebagai nama yang paling ‘menakutkan’ bagi umat Islam kala itu. Bukan hanya pelarangan da’i untuk tampil atau penghilangan orang, tapi juga pengawasan pada pondok pesantren, marginalisasi sekolah Islam dan pesantren yang diidentikkan sebagai tempat penangkaran anak-anak nakal yang tidak bisa dikendalikan oleh orang tuanya, hingga pelarangan jilbab dan kerudung di sekolah dan kampus.
Berbagai fenomena yang sudah disebutkan sebelumnya, yang diperparah dengan kurang terdidiknya umat Islam atas agamanya, menyebabkan dikerdilkannya persentase umat Islam hingga 82%, walaupun di tahun 80-an mulai naik lagi sampai hari ini di kisaran 87%. Padahal sebelumnya, umat Islam pernah mencapai 92% populasi Indonesia. []
Sumber:
– Drs. Abdul Azis Thaha, MA. 1996. Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru. Gema Insani Press: Jakarta.
– Redaksi KPG dan Penerbit Kompas. 2018. Kita Hari Ini 20 Tahun Lalu. Kepustakaan Populer Gramedia: Jakarta.
– Salim Haji Said. 2018. Gestapu 65: PKI, Aidit, Sukarno, dan Soeharto. Mizan: Jakarta.
