Daftar Donatur Palestina
JAKARTA, Hajinews.id — Mantan Menteri Sekretaris Kabinet Era SBY Dr. Dipo Alam menyebut, subsidi pupuk yang diterapkan saat ini malah jadi bancakan korupsi pusat dan daerah.
Hal ini ia ungkapkan dalam diskusi LP3ES yang diadakan di Twitter Space @DJRachbini dengan tema “Politik Industri Nasional dan Program Hilirisasi”, Senin (7/2/2022) malam.
Cendikiawan ini mengatakan sebenarnya pada kepemimpinan Presiden Bj Habibie, peta jalan industrialisasi di Indonesia sebenarnya sempat dibuat. Namun terhenti dan hilang setelah BJ Habibie tidak lagi menjabat.
Sedangkan di era Pak Harto, kata Dipo Alam, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, penanganan dan perhatian pada sektor pertanian dan pupuk termasuk luarbiasa. Politik industri ke mekanisasi pertanian dengan membangun industri pupuk, NPK, semua ada konsepnya. Pak Harto memiliki data-data statistik industri pertanian lengkap.
Ironisnya, menurut Dipo Alam setelah masa reformasi, politik industrialisasi ini justru ditinggalkan, dan berganti subsidi pupuk yang menjadi sarang korupsi.
“Subsidi pupuk malah jadi bancakan korupsi di pusat dan daerah. Politik industri telah ditinggalkan. KKN luarbiasa terjadi pada subsidi pupuk. Padahal dulu ada Kuntoro Mangkusubroto ahli sistem ITB yang menciptakan UKP4 yang bisa memonitor sektor pertanian, sehingga para Bupati, Kepala Desa, Parpol-parpol yang disetir oligarki tidak bisa bermain-main dengan pupuk. Jelas, korupsi dan KKN harus diberantas jika mau membangun sistem yang baik,” tandasnya.
