Daftar Donatur Palestina
Purworejo, Hajinews.id – . Komisi untuk orang hilang dan korban kekerasan (KontraS) menanggapi komentar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di CNN Indonesia soal kalimat “Tidak Perlu Ditakuti” saat aparat menyerbu warga Wadas. KontraS menyebut kalimat yang dilontarkan oleh Ganjar Pranowo cacat logika dan menunjukkan ketidakberpihakan seorang gubernur terhadap warganya.
Kalimat “tidak perlu ditakuti” terlontar dari ucapan @ganjarnowo saat merespons aparat kepolisian yg menyerbu Desa Wadas @Wadas_Melawan adalah bentuk konflik dan ketidakberpihakan seorang Gubernur terhadap warganya! WadasMelawan,” tulis KontraS di twitter resminya, Selasa (8/2).
KontraS mempertanyakan pernyataan Ganjar Pranowo bisa terlontar ketika aparat merangsek masuk ke Desa Wadas dengan senjata lengkap, hingga ada pengerahan brimob, pengejaran warga dan penangkapan sewenang-wenang yang terjadi.
Polisi Tangkap 20 Warga Desa Wadas
Dari video yang beredar di media sosial, aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan tameng berjalan menyusuri jalanan di Desa Wadas. Ketika pengukuran dilakukan, pada saat yang sama para warga yang menolak penambangan melakukan upaya dengan menggelar doa bersama di masjid desa setempat.
Namun saat doa bersama tersebut situasi sempat memanas antara warga kontra dengan pihak kepolisian. Situsi memanas terjadi karena ada beberapa warga yang diketahui membawa senjata tajam. Beberapa warga yang diduga menjadi provokator turut diamankan beserta senjata tajam yang dibawa.
Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji mengatakan, ada sekitar 20 warga yang diamankan polisi. Nantinya mereka akan dimintai keterangan mengenai alasan mengapa membawa senjata tajam.
PBNU Buka Suara
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrurrozi atau Gus Fahrur meminta pemerintah tidak menggunakan kekerasan pada warga Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Permintaan itu disampaikan menyusul dugaan beberapa warga Wadas oleh aparat kepolisian setempat, Selasa (8/2/2022).
“Kita minta agar pemerintah tidak menggunakan cara kekerasan dan melakukan mediasi,” ucap Gus Fahrur dilansir Kompas.com.
Ia menyebut pemerintah bisa memanfaatkan tokoh NU setempat dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan mediasi.
“Mereka mayoritas warga Nahdliyin,” kata dia.
Gus Fahrur menegaskan bahwa tidak boleh tanpa kehendak dan merugikan rakyat.
“Harus ada proses dialog dan kesepakatan kesepakatan sebelum dilakukan pengukuran agar melegakan masyarakat dan menjamin penyelesaian yang saling menguntungkan,” jelasnya.
Sementara itu Kepala Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Zainal menyebut ratusan petugas kepolisian telah melakukan apel di Lapangan Kaliboto, belakang Polsek Bener yang berada tepat di pintu masuk Desa Wadas sejak Senin (7/2/2022).
Kemudian pada Selasa (8/2) sekitar pukul 10.00 WIB, polisi memasuki Desa Wadas sembari merobek spanduk dan poster perlawanan warga.
Dikutip dari Kompas TV, kuasa hukum warga Desa Wadas Julian Duwi Prasetia mengungkapkan sampai siang tadi sekitar pukul 01.00 WIB, polisi melakukan lagi 2 warga Desa Wadas. Bahkan aparat kepolisian juga melakukan pengepungan pada warga di Majid Desa Wadas.
“Iya, benar. Warga masih Mujahadahan di masjid dan masih dikepung polisi,” sebutnya
