Daftar Donatur Palestina
Hal itu disampaikan Gus Yahya saat memberi sambutan di Muskerwil PWNU Jawa Tengah dan Harlah ke-99 NU secara virtual di Aula Masjid Agung Jawa Tengah, Kamis (10/2).
“Kita tidak perlu tergesa-gesa mempolitisasi masalah semacam ini sebagai masalah antara pemerintah dengan rakyat, masalah pemerintah menindas rakyat dan sebagainya, kita tidak boleh berlebihan dalam soal ini,” kata Gus Yahya dalam keterangannya.
Gus Yahya mengajak seluruh pihak bersama-sama mencari jalan keluar. Ia memastikan NU bersedia menjembatani komunikasi antara pemerintah dan warga Wadas.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah jalan keluarnya dan Nahdlatul Ulama Insyaallah siap terus hadir mendampingi rakyat dan membantu pemerintah melancarkan komunikasi antara pemerintah dengan rakyat itu sendiri,” ucap dia.
Lebih lanjut, Gus Yahya yakin dalam pemerintah, dalam hal ini Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, bisa mengatasi masalah di Wadas.
“Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik dan kalau saya pribadi sangat yakin bahwa ini bisa diselesaikan, karena ini masalahnya dengan tetangga Pak Ganjar yang orang Purworejo,” tutur Gus Yahya.
Sementara Ganjar Pranowo yang turut hadir dalam kegiatan itu menyambut baik hal tersebut. Ia juga meyakini masalah di Desa Wadas dapat diselesaikan.
“Sehingga nanti yang pro maupun kontra sama-sama bisa saling menghargai dan kita carikan solusi yang paling bagus,” kata Ganjar.
Rencananya, Desa Wadas akan dibebaskan lahannya dan dijadikan lokasi pengambilan bahan material batuan andesit untuk pembangunan Bendungan Bener berdasarkan surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/41/2018.
Bendungan Bener adalah bendungan yang terletak di Purworejo. Proyek bendungan ini memiliki kapasitas sebesar 100.94M³. Dan diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15.069 hektar, mengurangi debit banjir sebesar 210 M³/detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 M³/detik, dan menghasilkan listrik sebesar 6,00 MW.
Proyek itu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Namun, belum semua warga Desa Wadas setuju dengan pembebasan lahan itu. Ada yang pro dan kontra sehingga saat pengukuran lahan kemarin sempat terjadi ricuh.
