Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id – Beberapa negara telah melonggarkan aturan terkait pencegahan penularan pandemi COVID-19 saat ini. Banyak yang mempertanyakan, apakah Indonesia bisa menyusul negara lain yang menjadikan pandemi COVID-19 sebagai endemi?
Pakar Epidemiologi Griffith University, Dicky Budiman,mengatakan bahwa pelonggaran di negara lain terkait adanya dorongan politik dan ekonomi. Menurutnya, pada dasarnya situasi saat ini secara global masih pandemi.
Sejauh ini ada beberapa negara yang menyebut akan hidup bersama COVID-19 alias menuju fase endemi. Swedia bahkan terang-terangan mengakhiri segala bentuk pembatasan.
“Keluar dari pandemi itu sebenarnya dorongan politik dan ekonomi bukan karena secara indikator kesehatan. Secara indikator kesehatan dan epidemiologi belum menyatakan keluar. Mau menyatakan keluar sekalipun secara de facto dan de jure ya masih pandemi,” ujar Dicky Budiman melalui pesan suara pada Minggu (20/2).
Dirinya mengaku khawatir pelonggaran ini hanya sebuah delusi yang nantinya bisa berpotensi munculnya varian baru.
“Saya khawatir itu delusi ya namanya dan kalau tidak memahami kondisi sesungguhnya akan berbahaya. Artinya gerak bersama dunia mengendalikan pandemi yang sebenarnya sudah dekat tapi bisa mundur karena adanya potensi varian baru yang lebih berbahaya akibat kelonggaran,” ucapnya.
Apabila Indonesia ingin menerapkan kelonggaran, kata dia, target akhir tahun selesai akan mundur. Dicky menyebut saat ini Indonesia telah masuk ke dalam jalan yang benar dalam segi vaksinasi.
Dia menambahkan Indonesia juga sebagai tuan rumah G20 harus bisa memberikan contoh yang baik kepada global.
“Kalau kita ikut-ikutan, selain berbahaya untuk kita, juga berbahaya untuk dunia dan kita ini ketua G20 harus memberi imbauan sebagaimana WHO, kalau kita ikut-ikutan ini berbahaya,” jelas Dicky.
Ia menjelaskan ada 3 kriteria untuk dapat mengakhiri pandemi COVID-19 atau memberikan kelonggaran yaitu mengenali tren COVID-19. Dari data tidak menunjukkan adanya lonjakan kasus yang mendominasi, dan cakupan vaksinasi secara global telah menyentuh 70%.
“Ada 3 yang saya sampaikan pertama adalah kalo kita declare status pandemi yang utama adalah tentu kita sudah tahu trennya dari COVID-19, datang 4 bulan sekali misalnya. Kedua secara data menunjukkan bahwa tidak dominan lagi penyebab infeksi sebab tidak emergency. Nah kalau dari sisi data menunjukkan tidak emergency lagi itu terpenuhi kriteria tersebut,” terang Dicky.
“Kriteria ketiga adalah cakupan vaksinasi atau landscape imunitas sudah memadai secara global setidaknya 70% dari penduduk dunia sudah mendapat 2 dosis itu sudah aman,” tambahnya.
