Sebut Perpanjangan Jabatan Presiden Selalu Berakhir Rusuh, Aktivis Minta Istana Belajar dari Masa Lalu

banner 678x960

banner 678x960

Daftar Donatur Palestina



 

Jakarta, Hajinews.id- Aktivis senior, Sudarsono Saidi turut menyoroti wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi sebagai presiden.

Bacaan Lainnya
banner 678x960

banner 400x400

Melalui cuitan di akun Twitter miliknya, Sudarsono Saidi meminta koalisi istana untuk kembali memikirkan matang-matang terkait perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.

Hal itu dikarenakan ide perpanjangan masa jabatan presiden tersebut berpotensi menimbulkan kerusuhan di Indonesia.

Terlebih peristiwa itu dikatakan Sudarsono Saidi juga pernah terjadi di zaman Soekarno dan Soeharto di mana kerusuhan terjadi sebab rakyat tidak puas dengan perpanjangan masa jabatan presiden.

Karena itu, Sudarsono Saidi pun menyuruh koalisi istana agar belajar dari masa lalu, supaya tidak ada kesalahan lagi yang diperbuat.

“Rezim Jokowi, terutama yg teriak memundurkan masa jabatan itu mestinya belajar. Zaman Soekarno & Soeharto semua berakhir chaos. Rusuh & rakyat tidak puas,” kata Sudarsono Saidi, dikutip Galamedia dari akun Twitter @saidi_sudarsono, Sabtu 26 Februari 2022.

Menurut Sudarsono Saidi, perpanjangan masa jabatan presiden selalu berakhir rusuh dikarenakan terdapat beberapa penyebab.

Ia mengatakan penyebab tersebut di antaranya adanya pengkultusan individu sehingga pemerintah tidak bisa membedakan urusan negara dengan kepentingan pribadi.

Atas hal itu lah yang membuat Sudarsono Saidi menyarankan koalisi istana agar tetap mengikuti aturan sesuai konstitusi yang sudah ditetapkan.

“Penyebabnya antaranya pengkultusan individu, hingga tak bisa bedakan urusan negara & pribadi. Ikuti saja konstitusi yang sudah ada,” tegasnya.

Seperti diketahui, wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat setelah adanya usulan dari sejumlah ketua umum parpol koalisi istana.

Adapun para ketua umum parpol yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden antara lain Muhaimin Iskandar (PKB), Airlangga Hartarto (Golkar), dan Zulkifli Hasan (PAN).

Tak hanya itu, para ketua umum parpol itu juga mengusulkan agar Pemilu 2024 diundur untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.***

banner 800x800

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *