Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, mempertanyakan usulan penundaan Pemilu yang disuarakan berbagai parpol koalisi.
Terlebih, wacana disampaikan setelah Pemerintah dan DPR menyepakati tanggal pelaksanaan Pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang.
“Pemilu sudah ditetapkan Pemerintah dan DPR RI yang akan diselenggarakan tanggal 14 Februari 2024,” kata Herman dalam akun Twitter, dikutip Senin (7/3).
Ia pun menduga ada kepentingan politik tertentu di balik penundaan Pemilu, bahkan mengaitkannya dengan strategi pengkhianatan negara atau makar.
“Tetapi ada desain makar untuk menggagalkan Pemilu dengan alasan atas permintaan rakyat? Sekarang terkuak desainernya, orang itu juga, do the right thing if this country is to be good,” lanjutnya.
Anggota Komisi VI DPR RI tersebut menjelaskan bahwa selalu ada kecenderungan bagi penguasa untuk memperpanjang kekuasaan, namun hal itu perlu ditolak karena bertentangan secara hukum dan moral.
“Kekuasaan itu menggoda, tetapi hanya yang berjiwa kenegarawanan yang mampu tahan godaan itu,” sebut dia.
“Kekuasaan itu menggoda orang menjadi rakus, hanya yang berintegritas yang mampu menghindarinya. Kekuasaan juga menggoda untuk menjadikan semena-mena, hanya yang bermoral yang dapat melewatinya,” tandasnya.(dbs)
