Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti menyatakan, pesantren bukan merupakan bagian dari terorisme. Meskipun tidak dapat dipungkiri saat ini terdapat beberapa pesantren yang terafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris.
“Terlalu gegabah dan terlalu ceroboh kalau mengatakan bahwa pesantren itu menjadi bagian dari terorisme,” ujarnya dalam tayangan ‘Kolak: Pesantren dan Dinamikanya’ diunggah YouTube tvMu Channel, Selasa (22/3/2022).
Di saat yang sama, kata Abdul Mu’ti menambahkan, pesantren sudah mulai berubah. Jika dulu pesantren diidentikkan dengan masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, sekarang justru pesantren menjadi pilihan bagi masyarakat muslim kelas menengah.
“Pesantren yang identik dengan kehidupan yang kumuh, sekarang ini berubah banyak pesantren yang sangat modern yang bangunan-bangunannya menggambarkan bagaimana kemajuan peradaban Islam,” terangnya.
“Bahasa yang digunakan juga sudah semakin beragam, bahkan seiring dengan disahkannya undang-undang pesantren, pesantren tidak hanya melulu menjadi lembaga pendidikan tapi sudah menjadi lembaga dan juga menjadi bagian dari lembaga dakwah,” imbuhnya.
Bukan hanya itu, Abdul Mu’ti menyebut, saat ini pesantren mulai diajarkan berbagai keterampilan. Diantaranya ditanamkan enterpreneurship dan berbagai macam kegiatan yang menggambarkan bagaimana transformasi pesantren.
“Sehingga banyak sekali pesantren yang sudah terintegrasi dengan sistem sekolah atau sistem Madrasah,” tuturnya.
Dengan adanya kemajuan-kemajuan tersebut, kata Abdul Mu’ti menjelaskan, pesantren model-model Salafiyah yang klasik yang hanya melulu mengajarkan ilmu agama mungkin sudah sangat berkurang. Meskipun saat ini sudah ada pesantren-pesantren yang fokus pada Tafsir dan Al-Qur’an.
Abdul Mu’ti menambahkan, jika ada sinyalemen pesantren tertentu terafiliasi dengan terorisme, tentu ini menjadi bagian dari perhatian bersama. Bahkan dalam beberapa hal bisa menjadi bagian dari alat evaluasi bagi para penyelenggara negara.
“Terutama terkait dengan izin pendirian pesantren terkait dengan pengawasan pesantren dan juga terkait dengan bagaimana kurikulum pesantren itu diajarkan,” sebutnya.
“Sehingga karena itu, kita tidak Selalu melihat persolan itu dari suka dan tidak suka, setuju atau tidak setuju, tetapi kita coba lihat ini bagaimana kita bisa terus meningkatkan kualitas,” tandasnya.(dbs)
