Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id — Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menampik klaim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bahwa penundaan periode pemilihan umum (pemilu) berdampak positif bagi dunia usaha dan investasi.
Hariyadi mengatakan Apindo tidak pernah diajak bicara dengan Bahlil untuk membahas dukungan terhadap penundaan pemilu tersebut. “Yang jelas kalau ngobrol-ngobrol kami enggak pernah. Sampai saat ini, kami mengikuti aturan konstitusi, aturannya seperti apa,” ujarnya saat dihubungi pada Kamis, 31 Maret 2022.
Hariyadi berujar Apindo patuh terhadap konstitusi Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Dalam undang-undang tersebut, kata dia, tak ada ruang atau celah bagi penundaan periode pemilu.
Artinya, Apindo mendukung pemilu tetap dilaksanakan lima tahun sekali. “Kalau mau ditunda ya boleh kalau mau mengikuti proses (amandemen Undang-undang). Tapi kalau Pemilu diselenggarakan (2024), itu lebih baik,” ucap Hariyadi.
Walau mengakui sikap setiap pengusaha berbeda-beda, Hariyadi mengatakan keputusan politik terhadap pemilu tidak boleh hanya bersumber dari usulan pengusaha. Dia memastikan asosiasi pengusaha tak ingin terlibat dalam dinamika polemik dari proses politik ini.
Pernyataan senada mengenai penundaan pemilu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Apindo, Danang Girindrawardana. Danang justru mempertanyakan pengusaha mana yang dimaksud oleh Bahlil mendukung wacana tersebut.
“Saya enggak tahu ya. Itu suara teman-teman Pak Bahlil mungkin,” ucap Danang.
Danang berujar sampai saat ini Apindo tidak pernah diajak bersamuh dengan Bahlil maupun menteri lainnya yang mendukung penundaan pemilu. Sebagai pengusaha, secara pribadi, ia memandang tak ada persoalan bila pemilu dihelat sesuai jadwal.
Musababnya, menurut dia, lumrah apabila pengusaha akan menghadapi gejolak setiap kontestasi politik digelar. “Dunia usaha selalu rentan atau gejolak sosial. Apakah itu akan terkait dengan pemilu presiden, apakah itu akan diundur atau tidak diundur, dua-duanya punya risiko politik dan gejolak sosial,” ucap Danang.
Bahlil kembali melontarkan dukungannya terhadap penundaan pemilu 2024, kemarin. Ini bukan yang pertama kali. Ia beralasan kalangan investor dan pengusaha butuh kepastian dan stabilitas politik.
Namun begitu, ia menegaskan wacana penundaan Pemilu 2024 itu harus dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan mekanisme undang-undang. “Jadi dalam pandangan saya itu akan bagus untuk investasi tapi sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara,” ujar Bahlil.(dbs)
