Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id — Aksi Besar-besaran akan digelar pada 11 April 2022 mendatang. Aksi ini merupakan gabungan antara mahasiswa dan rakyat untuk menggugat kepemimpinan Presiden Joko Widodo terkait penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Dengan adanya rencana aksi ini, masyarakat memberikan dukungan penuh terhadap mahasiswa dan rakyat yang akan melaksanakan aksi 11 April 2022 dengan harapan aksi ini dapat menyelamatkan masa depan generasi bangsa.
“Bismillah dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia buat mahasiswa. Selamatkan Indonesia, selamatkan masa depan generasi bangsa. Rakyat dan mahasiswa Bersatu! Hidup Mahasiswa, Hidup Rakyat Indonesia #RakyatBersamaMahasiswa”, tulis warganet, dikutip dari media sosial Twitter, Jumat 8 April 2022.
Dukungan semangat terus diberikan untuk massa aksi 11 April 2022 yang membanjiri lini masa media sosial Twitter.
“Perjuangan Mahasiswa butuh dukungan rakyat, untuk itu bersatilah Mahasiswa dan Rakyat untuk menunjukkan kebenaran pada rezim oligarki, kapitalis dan otoriter ini! Merdeka #RakyatBersamaMahasiswa”, tulis warganet.
Diketahui, Bem Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama masyarakat akan menggugat Presiden Joko Widodo yang mengaku belum puas dengan pernyataan Jokowi yang memerintahkan para Menteri berhenti menyuarakan tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Kita akan tetap gelar aksi pada 11 April 2022, kami butuh bukti bukan hanya sekedar lisan”, kata Koordinator Pusat BEM Si, Kaharuddin HSN DM, dikutip dari laman CNN Indonesia.
Aksi ini juga dilatar belakangi oleh sikap istana yang dinilai tidak memberikan jawaban atas kajian dan tuntutan massa demo.
Unjuk rasa di Istana Negara 11 April diklaim akan diikuti setidaknya 1.000 mahasiswa dari Aliansi BEM SI, Aliansi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Aliansi Jurusan dan Aliansi Mahasiswa Fakultas.
BEM SI akan membawa total 18 tuntutan pada aksi nanti. Kaharuddin merinci, 6 tuntutan berasal dari aksi tanggal 28 Maret ditambah 12 tuntutan berasal dari aksi 7 tahun pemerintahan Joko Widodo pada 21 Oktober 2021 lalu.
Adapun 18 tuntutan tersebut antara lain mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode.
Tuntutan lain adalah stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesediaan barang-barang pokok bagi masyarakat. Kemudian tuntutan agar pemerintah membatalkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja.(dbs)
