Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id- Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai pemerintah kurang antisipatif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Menurut Bhima, pemerintah terlalu menyerahkan mekanisme harga kepada pasar, salah satunya minyak goreng.
Bhima mengatakan pemerintah jangan menyalahkan lonjakan harga minyak goreng bukan dari faktor invasi Rusia ke Ukraina melainkan ada faktor tata kelola yang tidak diperbaiki.
“Sistem minyak goreng cenderung oligopoli dan terintegrasi dari perkebunan sawit hingga distributor utama dikuasai pemain yang jumlahnya segelintir,” ujar Bhima kepada JPNN, Senin (11/4).
Selain itu, Bhima merespons dan menentang soal wacana kenaikan harga sejumlah termasuk gas LPG 3 kilogram.
Bhima menilai naiknya harga LPG jenis subsidi berisiko terhadap daya beli 40 persen kelompok pengeluaran terbawah sangat besar.
“Lebih baik wacana kenaikan harga LPG di tutup buku saja, tidak perlu disampaikan pemerintah karena berisiko terhadap daya beli 40 persen kelompok pengeluaran terbawah sangat besar,” kata Bhima.
Dengan demikian, Bhima mengimbau agar pemerintah tidak bersikeras menaikan harga Pertalite dan LPG tiga kilogram agar inflasi tidak menembus lima persen di 2022. (mcr28/jpnn)
