Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Hasil survei Litbang Kompas, sejumlah 66,3 persen responden menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mampu mengendalikan harga bahan pokok di Bulan Ramadan.
Sementara 32,5 responden menilai pemerintah mampu mengendalikan harga-harga.
Peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni, menyebut, berdasarkan hasil tersebut, saat ini penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat.
“Jika pemerintah tidak ingin kehilangan kepercayaan publik,” kata peneliti Litbang Kompas, Arita Nugraheni, dikutip dari Kompas.id, Senin (25/4/2022).
Survei ini juga merekam penilaian responden terhadap kemampuan pemerintah memastikan ketersediaan bahan pokok di bulan puasa.
Hasilnya, sebanyak 53,5 persen responden menilai pemerintah mampu menyediakan bahan pokok. Sementara 43,8 persen menyatakan tidak mampu.
Kendati demikian, responden juga meyakini pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok.
Tercatat sebanyak 50,8 persen responden yakin pemerintah akan memastikan daya beli masyarakat pada kebutuhan pokok, sedangkan 46,1 persen tidak yakin.
Hasil tersebut menandakan bahwa masih ada harapan untuk pemerintah sesegera mungkin meredakan keresahan masyarakat terkait kondisi kebutuhan pokok.
“Setidaknya, Lebaran tahun ini bisa menjadi momentum untuk membangkitkan kembali harapan publik akan pulihnya kondisi ekonomi setelah diguncang pandemi,” tutur Arita.
Untuk diketahui, survei ini diselenggarakan melalui wawancara kepada 504 orang responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi pada 5-9 April 2022.
Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.
Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 4,37 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.(dbs)
