Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Dominasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dalam kerja-kerja pemerintahan jadi sorotan utama PDI Perjuangan.
Partai yang dikenal partai wong cilik ini memberikan fokus kepada persoalan tersebut karena sosok yang didukungnya menjadi presiden hingga dua periode, Joko Widodo, tak bisa melepas dominasi Luhut.
Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan Jokowi untuk mengelola negara sesuai dengan fungsi ketatanegaraan Indonesia.
“Kita ini bukan menganut sistem parlementer. Parlementer itu perdana menteri dipilih oleh parlemen, dia memperoleh mandat rakyat hasil Pemilu. Nah ini kan kacau,” ujar Masiton saat diwawancara Refly Harun dalam kanal Youtubenya, Rabu malam (25/5).
“Ini yang dianggap (perdana menteri) oleh presiden tidak ada mandat langsung dari rakyat, tapi mengurusi banyak hal. dan presiden akhirnya urusannya simbolik seremonial aja,” sambungnya memaparkan.
Menurut Masinton, peranan yang diberikan Jokowi kepada Luhut banyak yang di luar tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
“Ini aneh, baru ini terjadi satu menteri mengurusi berbagai urusan,” imbuhnya.
Maka dari itu, Masinton hanya bisa memberikan label kepada Jokowi yang kini sulit mendengar masukan dari luar kabinet. Alih-alih, tak bisa memberikan kepastian terkait apa yang akan dilakukan PDIP apabila saran-saran yang diberikannya tak digubris Jokowi.
“Kalau kemudian diingatkan, cuek bebek, ini bebal namanya. Baja yang baik kan yang tebal, (tapi) penguasa yang tidak baik penguasa yang bebal,” demikian Masinton.(dbs)
