Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Pemerintah bakal memulai transisi perubahan sistem penjualan dan pembelian minyak goreng curah rakyat (MGCR) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menerangkan bahwa penggunaan PeduliLindungi itu fungsinya untuk menjadi alat pemantau dan pengawasan di lapangan.
“Untuk memitigasi adanya penyelewengan di berbagai tempat dan dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan juga kenaikan harga minyak goreng,” kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/6/2022).
Menanggapi hal itu, pengamat politik nasional, Teuku Gandawan mengatakan, di era rezim-rezim sebelumnya masyarakat tidak pernah dipersulit dalam membeli minyak goreng.
“Memangnya rakyat pernah kesulitan beli minyak goreng pada Era Soeharto dan Era SBY?,” kata Gandawan di akun Twitter pribadinya, Jumat (24/6/2022).
Menurut Gandawan, kebijakan tersebut seolah mencerminkan bahwa pemerintahan Jokowi lebih baik dari Presiden RI yang pernah ada. Padahal, menurutnya kebijakan pemerintah saat ini sangat buruk.
“Rezim Jokowi ini selalu merasa lebih baik dari Rezim Soeharto dan Pemerintahan SBY, padahal faktanya lebih busuk,” tegasnya.(dbs)
