Daftar Donatur Palestina
Jakarta, Hajinews.id — Nama yayasan penyaluran donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) sedang menjadi sorotan publik. Hal ini tak lepas dari dugaan penyelewengan dana umat yang terkumpul oleh yayasan dengan tagline “Care for Humanity” tersebut.
Sebagai informasi, Majalah Tempo sebelumnya meliris laporan mengenai dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT. Disebutkan bahwa dana yang terkumpul digunakan untuk memberi berbagai fasilitas mewah kepada petinggi-petingginya.
Meski isu ini terus bergulir panas terutama di Twitter, tak sedikit warganet yang masih memercayai ACT sebagai lembaga donasi yang amanah.
Hal ini salah satunya terbukti dari trending-nya tagar #KamiPercayaACT di Twitter pada Selasa (5/7/2022) pagi. Dipantau Suara.com sampai pukul 10.12 WIB, kata kunci ini masih menjadi nomor satu di Twitter Indonesia dan dipenuhi beragam cuitan pembelaan.
Rupanya warganet membandingkan dugaan penyelewengan dana umat oleh ACT tersebut dengan aksi para tikus berdasi alias korupsi uang rakyat oleh pejabat.
Mereka menilai publik terlalu menanggapi keras dugaan yang sejauh ini masih belum sepenuhnya dibantah maupun diiyakan oleh ACT. Apalagi karena beredar juga desakan agar ACT dibubarkan saja lantaran telah tidak amanah dalam menyalurkan donasi umat.
Seperti misalnya warganet yang membandingkan dugaan penyelewengan ini dengan kasus korupsi bantuan sosial yang sempat dilakukan eks Menteri Sosial Juliari Batubara beberapa waktu lalu.
“Kalau ada kasus seperti ini, apakah lembaganya (Kemensos) yang harus DIHABISI? Atau pelakunya? Apakah pihak-pihak yang bekerja sama dengan lembaga tersebut (Kemensos) jadi SALAH? Silakan BuzzeRp jawab. #KamiPercayaACT,” tegas warganet sambil menyertakan tangkapan layar pemberitaan soal aksi rasuah ini.
“Disaat ACT adalah masalah dengan pengurusnya, kaum otak tol** pada heboh dan sibuk meminta agar ACT dibubarkan, tapi disaat Negara ada masalah karena pejabatnya pada Korupsi bahkan sampai Triliunan, engga ada yang teriak-teriak agar Negara dibubarkan. Situ Waras?” ujar warganet.
“Di BUMN juga banyak dengan masalah kasus-kasus korupsinya, tapi tidak ada yang teriak-teriak bahwa BUMN harus dibekukan dan dibubarkan. Maka begitu juga di ACT kalau di ACT ada Maling / Koruptor, maka potong tangannya, jangan ACT-nya dibubarkan. Situ Waras?” sambung warganet lagi.
Majalah Tempo merilis laporan dugaan penyelewengan dana umat ini pada Sabtu (2/7/2022) kemarin dan mendapat respons keras dari banyak masyarakat.
Dalam laporannya, lembaga kemanusiaan yang juga fokus pada Suriah dan Palestina ini disebut menyelewengkan dana donasi yang terkumpul demi menyediakan gaji dan fasilitas mewah bagi para petingginya.
Misalnya saja Ahyudin yang pernah menjabat sebagai Presiden ACT, disebut memperoleh gaji sebesar Rp 250 juta setiap bulannya.
Terkait hal itu, Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) buka suara usai heboh #AksiCepatTilep seiring pemberitaan di majalah Tempo. ACT pun memberikan penjelasan dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat atas isu yang beredar.
“Permohonan maaf yang luar biasa sebesar-besarnya kepada masyarakat mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman terhadap pemberitaan yang terjadi saat ini,” kata Presiden ACT, Ibnu Khajar, dalam konferensi pers yang digelar di kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (4/7/2022).
Dia kemudian menjelaskan soal kelembagaan ACT. Dia menyebut ACT merupakan lembaga kemanusiaan yang terdaftar di Kementerian Sosial, bukan lembaga amil zakat.
“ACT adalah NGO yang sudah berkiprah di 47 lebih negara supaya ini menjadi kebanggaan bangsa ini. Memiliki entitas sumber daya mewakili bangsa ini mendistribusikan bantuan ke banyak negara. Aksi Cepat Tanggap menjadi penyalur bantuan kebaikan dermawan, sebagai lembaga kemanusiaan yang dipercayai masyarakat melalui program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan juga emergency. Ini perlu kami sampaikan di awal,” ucapnya.
Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjawab kabar gaji fantastis hingga ratusan juta yang diterima para pejabatnya. Hingga memunculkan tagar ‘aksi cepat tilep’ hingga ‘jangan percaya ACT’ di media sosial.
Presiden ACT Ibnu Khajar mengakui kabar pendapatan Presiden ACT sebelumnya sebesar Rp250 juta. Namun nominal tersebut hanya berjalan saat Januari 2021, dan tidak berlaku secara konstan atau tetap.
“Jadi kalau pertanyaannya apa sempat diberlakukan, kami sempat memberlakukan di Januari 2021. Tapi tidak berlaku permanen,” ujar Ibnu saat jumpa pers di kantornya di kawasan Jakarta Selatan, Senin (4/7).
Meski tidak berlaku secara permanen, soal pemberian gaji sebesar Rp250 juta untuk posisi presiden. Pada saat kisaran medio Desember 2021, ACT pun memutuskan mengurangi gaji akibat kondisi keuangan yang tidak stabil.
“Sampai teman-teman mendengar di bulan Desember 2021, sempat ada kondisi filantropi menurun signifikan. Sehingga kami meminta kepada karyawan mengurangi gaji mereka,” katanya.
Alhasil karena posisi yang tidak stabil itulah, lanjut Ibnu, para pengambil kebijakan di ACT sepakat untuk memotong besaran gaji dari setiap karyawan guna mengurangi biaya operasional.
“Kami memilih dua hal apakah kami mengurangi karyawan waktu itu atau apakah kami mengurangi beberapa alokasi karyawan. Beberapa karyawan memilih kami sharing saja supaya, kami mengurangi menanggung sehingga beberapa dikurangi (gaji) secara kolektif,” ujarnya.
Ibnu menambahkan, pendapatan yang kini dia terima kini tidak lebih dari Rp100 juta. “Di pimpinan presidium, yang diterima tidak lebih dari Rp100 juta,” ucapnya.
Angka tersebut, kata Ibnu, menjadi hal yang wajar untuk seorang presiden yang mengelola ribuan karyawan. Sedangkan untuk data terkait Rp250 juta dia tak memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Untuk Presiden yang mengelola 1.200 karyawan. Rp250 juta tidak tahu dananya dari mana,” tuturnya.(dbs)
