Daftar Donatur Palestina
Bandung, Hajinews.id — Managing Director PPPI A. Khoirul Umam mengungkapkan dunia ini sedang menghadapi double hit crisis, persoalan ini pun berdampak terhadap perekonomian yang serba tidak pasti khususnya pada Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan dalam Seminar Paramadina Democracy Forum (PDF) Seri ke 4 yang mengangkat tema “Dampak Instabilitas Keamanan dan Tekanan Ekonomi Global Terhadap Konstalasi Politik Nasional 2024” pada, Selasa (16/8/2022).
“Dunia sedang menghadapi double hit crisis. Pertama, situasi pandemi covid 19 yang menjebak ekonomi dunia masuk dalam resesi yang luar biasa, dengan dampaknya yang siginifikan. Sesuai teori, setiap peningkatan atau penurunan 1 persen pertumbuhan ekonomi equal dengan hilang atau naiknya (vice-versa) dua juta employment yang ada pada suatu negara. Artinya, Kalau Indonesia pada masa pandemi sempat drop (-5%) dalam pertumbuhan ekonomi, maka itu berarti ada tekanan luarbiasa dalam ekonomi domestic,” ucap Khoirul Umam.
Selain itu, Ia juga menyebut covid yang merupakan masalah saat ini, sudah mulai dapat dikendalikan, tapi pandemi covid 19 tetap tidak bisa dihilangkan. Dengan melihat fakta per hari ini WHO, data penderita covid masih cukup tinggi rerata masih melebihi angka di awal tahun 2022. Trend peningkatan pandemi ini pun dinilainya masih terus membayangi ekonomi nasional.
Sementara munculannya situasi unpredictable yakni perang Rusia – Ukraine. Menurut Khoirul Umam Rusia tidak mengerahkan kekuatan optimal militernya dalam invasi ke Ukraine, dan itu berarti serangan akan terjadi cukup lama. Jika berkepanjangan maka impact terhadap ekonomi globalpun akan berkepanjangan.
Oleh sebab itu Khoirul Umam mengatakan, dua situasi di atas, menciptakan dampak luar biasa bagi ekonom dunia, terutama dari sisi supply chain. supply chain bermasalah memunculkan dampak yang semakin parah bagi ekonomi global. Serta paling dirasakan dampak pada kwartal II/2022 ini, di mana hampir mayoritas lembaga-lembaga donor dunia/thinktank, merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi global.
Situasi itu dikatakan Khoirul Umam makin memperdalam impact ketidakpastian global, juga semakin meningkatkan social dan economic disparities pada level global. Bagi negara-negara maju dan emerging countries yang punya kapasitas fiskal bagi, bisa bertahan dan dapat mengendalikan dampak. Tetapi bagi negara-negara yang tidak punya kapasitas fiskal memadai, praktis relative powerless. Hal itu akan semakin memperlebar disparitas dunia di antara negara maju, emerging countries dan negara-negara miskin. Data IMF, World bank, ADB mengonfirmasi hal tersebut. Semuanya menjadi masuk dalam putaran ketidakpastian dunia.
“Menjelang G20 di Indonesia, narasi yang dibangun hendaknya adalah narasi Kebersamaan. Jika Barat vs China dan Rusia masih terus bersitegang, maka impact tidak akan berhenti,” katanya.
Bagi Indonesia sendiri dari segi angka, tidak terdampak parah seperti negara lain, juga harus melihat kapasitas ekonomi domestic. Dari aspek tren paska pandemi, domestic demand relative progresif alami kenaikan. Tapi kata Khoirul Umam demand domestic harus juga dilihat dampak lainnya terutama commodity price yang sangat dipengaruhi external factor.
“Hal itu nampak dari komoditas CPO yang harganya amat bergantung pada permintaan harga global. Artinya, ketidakpastian global yang masih terus berlanjut berisko impact tidak produktif bagi Indonesia. Belum faktor high inflation yang per hari ini (16/8) mulai naik dan bisa ke angka 4 persen tahun ini. Prediksi lain tentang utang negara yang tembus 7 ribuan triliun. Mendekati ambang psikologis 40% GDP,” ucapnya.
Khoirul Umam pun mengungkapkan, meski pada UU Keuangan ambang batas utang 60% penentunya bukan pada besaran angka, tetapi bagaimana kapasitas ekonomi domestic untuk punya kemampuan membayar/to payback. Berbeda hal jika ekonomi nasional sedang normal, namun jika dalam kondisi serba uncertainty, maka semua pihak dan government harus aware dan care terhadap situasi. Karena situasinya tidak sedang baik-baik saja.
Selain itu Khoirul Umam juga menyinggung soal, langkah-langkah rasionalisasi dalam kebijakan-kebijakan strategis, urusan pemilu 2024 yang dananya belum cair padahal verifikasi parpol sidah ditutup, masalah pertalite dan kelangkaan BBM jenis tertentu membayangi terjadinya inflasi di Indonesia.
