Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomitmen memberikan perlindungan terhadap anak dan perempuan dari ancaman kekerasan dan pelecehan seksual. Pihaknya melakukan kolaborasi dengan United Nations Development Programme (UNDP).
Dalam kesempatan ini, Anies mengapresiasi diskusi dengan UNDP. Diskusi tersebut membahas Inovasi Layanan dalam Pencegahan dan Penanggulangan Gender Base Violence (GBV) sebagai Bagian dari Pemulihan Sosial Inklusif di DKI Jakarta.
Pasalnya, beberapa waktu lalu, sempat terjadi kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh anggota PPSU. Kasus tersebut berujung pada pemecatan pelaku oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Kejadian ini membuktikan bahwa Jakarta memiliki kebijakan zero-tolerance terhadap kekerasan terhadap perempuan yang tercermin dalam kebijakan kami mencakup upaya end-to-end mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi,” ujar Anies di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (30/8).
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah memasukkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam klasifikasi kegiatan strategis daerah serta masuk dalam kegiatan strategis setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Hal ini menjadikan Jakarta mampu melindungi empat kelompok rentan, yaitu lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan anak. Jika keempat kelompok rentan tersebut dapat terlindungi dengan baik, perlindungan untuk seluruh warga Jakarta juga akan berjalan baik,” jelas mantan Mendikbud tersebut.
Program yang tengah berjalan di antaranya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang sudah berstandar ISO hingga unit reaksi cepat dengan layanan 24 jam. Selain itu, terdapat pula pos pengaduan di 19 lokasi di seluruh Jakarta, Rumah Aman, dan Jakarta Siaga dengan nomor telepon di 112.
Kolaborasi dengan UNDP dapat memperkuat layanan publik untuk melindungi perempuan dan anak. UNDP telah menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah percontohan sejak 2017 dalam memperkuat akses layanan publik untuk korban Kekerasan Berbasis Gender melalui rangkaian intervensi yang saling melengkapi dengan dukungan penuh dari Pemerintah Jepang dan Seoul Policy Center (USPC). Di samping itu, UNDP dan Pemprov DKI Jakarta turut menyadari bahwa Urban 20 (U20) dapat menjadi platform yang kuat untuk berbagi pengetahuan dan berkolaborasi dengan para pemimpin kota dalam mengatasi hambatan sosial-ekonomi dan lingkungan sebagai upaya pemulihan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan pascapandemi covid-19.(dbs)
