Daftar Donatur Palestina
Hajinews.id — Anggota Komisi XI DPR RI ramai-ramai menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar. Penolakan itu disampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja pada Rabu (31/8).
Penolakan pertama datang dari Fraksi Demokrat Marwan Cik Asan. Ia menyampaikan BBM subsidi tak seharusnya dinaikkan karena akan membuat inflasi meningkat tajam. Saat ini saja inflasi sudah cukup tinggi, yakni 4,94 persen pada Juli 2022.
“Mungkin salah satu caranya, walaupun ini harus kita kaji bersama, adalah jangan naikkan harga BBM. Karena otomatis kalau harga BBM baik inflasi kita nendang tinggi,” terang dia, sebagaimana dikutip dari CNN Indonesia.
Apalagi, katanya, BBM menjadi salah satu penyumbang inflasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jika inflasi naik, maka ia memastikan kemiskinan pasti mengikuti.
“Jadi, ini bagaimana tujuan kita untuk APBN, ini sudah menyimpang,” ujarnya dalam ruang rapat.
Kemudian, ada juga dari Fraksi Partai Gerindra Jefry Romdonny. Menurutnya, subsidi ada untuk melindungi masyarakat miskin sesuai dengan yang diamandemenkan di UUD 1945, sehingga tak seharusnya dinaikkan.
Apalagi, kenaikan harga minyak bakal meningkatkan inflasi dan menekan daya beli masyarakat. “Kami berpandangan tak ada yang lebih penting dari keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Jadi menurut kami perlu dipertimbangkan (kenaikan harga BBM),” kata dia.
Penolakan selanjutnya datang dari Fraksi PKB Bertu Merlas. Dia menyebutkan kenaikan BBM khususnya Solar akan menyusahkan para petani. Apalagi, ini dibarengi dengan kenaikan harga pangan dan komoditas lain.
“Saat ini, biaya produksi petani ada peningkatan tajam terutama masalah pupuk. Harga pupuk meningkat tajam dan langka. Ditambah lagi, ada kenaikan BBM, dimana petani membeli BBM subsidi, sehingga mereka membeli BBM dengan harga yang mahal,” tuturnya.
Oleh karenanya, ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan rencana kenaikan harga BBM Pertalite dan Solar.
“Bila mana petani kurang sejahtera, ini akan merembet ke mana-mana, manufaktur siapa yang beli. Produk-produk manufaktur siapa yang beli kalau petani kurang sejahtera,” jelasnya.
Fraksi PPP Wartiah juga mengkhawatirkan terjadi peningkatan inflasi, jika harga BBM dinaikkan. Selain itu, ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan dampak kenaikan pertumbuhan ekonomi.
“Kami meminta pemerintah mencermati efek dari kenaikan BBM ini ke inflasi yang dapat menekan daya beli masyarakat, baik pangan dan energi. Serta belum kembalinya tenaga kerja dibanding pra pandemi,” tegasnya.
Sementara, Fraksi PAN Ahmad Najib Qodratullah dan PDI-P Andreas Eddy Susetyo memberi tanggapan soal isu kenaikan harga BBM, tapi tidak memberikan komentar setuju atau tidak.
Hanya saja, ia meminta pemerintah mempertimbangkan segala dampak yang bakal ditimbulkan jika kebijakan tersebut ditempuh.
Sedangkan, fraksi lain, seperti Golkar, Nasdem, dan PKS yang ada di ruang rapat Komisi XI bersama Menteri Keuangan, tidak membahas mengenai rencana kenaikan harga BBM.
